Tolak Penggusuran Tukang Kebun Benteng Fort Rotterdam, Masyarakat dan Mahasiswa Demo DPRD Sulsel

ALARM melakukan aksi di Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan tolak penggusuran untuk revitalisasi Benteng Fort Rotterdam.

Tolak Penggusuran Tukang Kebun Benteng Fort Rotterdam, Masyarakat dan Mahasiswa Demo DPRD Sulsel
Hasim Arfah/Tribun Timur
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Penggusuran (ALARM) melakukan aksi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (11/3/2019). 

TRIBUNPALU.COM - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Penggusuran (ALARM) melakukan aksi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/3/2019).

Mereka melakukan aksi lantaran, adanya penggusuran untuk revitalisasi Benteng Fort Rotterdam.

Dalam lembaran aksi mereka, seorang warga bernama Aliamin (51) diminta untuk mengosongkan rumahnya yang berada di sisi kiri bangunan Benteng Fort Rotterdam.

Aliamin sudah menempati tempat itu selama 24 tahun, ia punya 5 anak, lahir dan besar di tempat itu.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Penggusuran (ALARM) melakukan aksi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (11/3/2019).
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Penggusuran (ALARM) melakukan aksi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (11/3/2019). (Hasim Arfah/Tribun Timur)

Pekerjaan Aliamin adalah jadi tukang kebun tanpa upah untuk lahan seluas 60 x 29 meter.

Aliamin mulai tinggal di sana atas izin Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Makassar, 1995.

Karena Gapensi tak mampu membayar upah, Aliamin memutuskan untuk berjualan.

Menurut Kuasa Hukum Aliamin, Edy Kurniawan, Aliamin tidak melawan hukum dan penggusuran adalah atas putusan pengadilan.

Melalui penguasaan lahan, maka timbullah hak-hak Aliamin sebagai warga negara, seperti hak mencari nafkah dan membesarkan anaknya.

Edy meminta kepada pihak balai untuk tidak langsung merebut atau menghilangkan Hak Asasi Manusia (HAM) secara sewenang-wenang.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved