Kemenhub Keluarkan Aturan Ojek Online, Tarif Bisa Berubah Setiap 3 Bulan

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan aturan terkait ojek daring atau online yang akan disosialisasikan kepada para pengemudi dalam waktu dekat.

Warta Kota/henry lopulalan
NGETEM DEPAN KANTOR-Sejumlah ojek onlane ngetem menunggu penumpang saat bubaran perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis(3/1/2019). 

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan aturan terkait ojek daring atau online yang akan disosialisasikan kepada para pengemudi dalam waktu dekat.

Aturan itu diundangkan melalui Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 11 Maret 2019.

"Regulasi ojek online sudah selesai namanya PM 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat,"ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi saat jumpa pers di kantornya, Selasa (19/3/2019).

"Sudah diundangkan tinggal sosialisasi di beberapa kota besar. Sekitar akhir Maret hingga awal April."

Dia menjelaskan, PM tersebut mengatur di antaranya terkait keselamatan, kemitraan, pengehentian operasional sementara (suspend), dan biaya jasa.

"Itu semua dirangkum dalam kurang lebih sebanyak 21 pasal sampai peran serta masyarakat, pengawasan, perlindungan masyarakat semua sudah ditandatangani jadi PM 12/2019)," jelasnya.

Terkait tarif, Budi mengatakan regulator masih mencari titik temu antara permintaan aplikator, pengemudi dan masyarakat.

Adapun formula dalam menghitung besaran tarif mempertimbangkan biaya langsung (bensin, perawatan motor dan lainnya) dan biaya tidak langsung.

Dia mengatakan nantinya ada Surat Keputusan Menteri Perhubungan mengenai besaran tarif per kilometer yang akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Perubahan ini mengikuti perkembangan perekonomian yang ada.

"Kalau aplikator minta di kisaran Rp 2000-2100/km, kalau versi pengemudi lebih ke short term ya, mereka maunya pasti lebih dari itu, Rp 2.400 gross atau nett. Versi pengguna maunya murah selamat nyaman semua. Ini semua harus kita akomodasikan," jelasnya.

"Untuk peraturan SK menteri biaya jasa, akan lalukan selama 3 bulan setelah itu bisa evaluasi dan lakukan perubahan. Batas tarif jadi bisa berubah tapi 3 bulan sekali," pungkasnya.(*) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Aturan Ojek Online Sudah Terbit, Bagaimana soal Tarif?

Editor: Imam Saputro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved