Pemilu 2019

Jelang Pemilu, KPU Buka Kembali Pengurusan Pindah Memilih, Ini Syarat dan Ketentuannya

Dalam Putusan tersebut, MK memberi kelonggaran waktu hingga selambat-lambatnya H-7 Pemilu bagi pemilih untuk mengurus dokumen pindah memilih

Jelang Pemilu, KPU Buka Kembali Pengurusan Pindah Memilih, Ini Syarat dan Ketentuannya
TRIBUNPALU.COM Muhakir Tamrin
Simulasi pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota Palu di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, belum lama ini. Bagi pemilih yang saat ini tinggal bukan di daerah asal, KPU memberikan waktu untuk mengurus pindah memilih. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengeluarkan kebijakan terbaru berkaitan dengan pengurusan pindah memilih atau formulir A5.

Kebijakan itu diterapkan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan nomor 20/2019.

Salah satu poin dalam keputusan itu, mengatur tentang batas akhir pindah memilih.

Dalam Putusan tersebut, MK memberi kelonggaran waktu hingga selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari H bagi pemilih untuk mengurus dokumen pindah memilih ke tempat pemungutan suara (TPS) lain, yakni Form A5.

"Pemilih seperti ini didata dalam DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan," ujar Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, saat dihubungi TribunPalu.com, Selasa (2/4/2019).

Perekonomian Palu Alami Deflasi 0,45 Persen Selama Maret, BPS Sebut Harga Bahan Makanan jadi Sebab

Sebelumnya, KPU menutup pengurusan pindah memilih itu pada 17 Maret 2019.

Tetapi dengan keputusan MK tersebut, pengurangan pindah memilih kembali dilanjutkan.

Namun lanjutnya, lerpanjangan masa pengurusan pindah memilih itu tidak berlaku bagi semua orang.

Dalam Putusan MK tersebut dibatasi hanya berlaku bagi pemilih dengan keadaan tertentu.

Pemilih dimaksud adalah yang mengalami 4 kondisi atau syarat berikut:

  1. Sakit atau keluarga yang mendampingi warga yang sakit dan harus berobat di daerah lain
  2. Pemilih yang tertimpa bencana alam
  3. Pemilih yang menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana
  4. Pemilih yang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

Keluhan Tak Digubris Pemkot Palu, Warga Balaroa Patungan Perbaiki Jalan di Area Eks Likuifaksi

Bagi pemilih yang memenuhi 4 syarat tersebut, bisa mengurus dokumen pindah memilih dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya.

KPU sendiri memberikan tiga pilihan, yakni pemilih bisa ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan asal sesuai alamat di e-KTP.

Pemilih juga bisa langsung ke kantor atau KPU Kabupaten/Kota setempat.

"Atau bisa langsung ke KPU Kabupaten/Kota tujuan, sesuai domisili saat ini. Tentu dengan membawa e-KTP atau Surat Keterangan pengganti e-KTP dari Pencatatan Sipil," jelasnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved