Faktor Penyebab Banyaknya Petugas TPS yang Jatuh Sakit dan Meninggal Dunia Saat Pemilu Menurut KPU

Komisioner KPU DKI Jakarta menyebutkan sejumlah faktor penyebab banyaknya anggota KPPS yang sakit hingga meninggal dunia saat Pemilu.

Faktor Penyebab Banyaknya Petugas TPS yang Jatuh Sakit dan Meninggal Dunia Saat Pemilu Menurut KPU
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Nurdin memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (20/8/2018). 

TRIBUNPALU.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Nurdin, menyebutkan sejumlah faktor yang membuat banyak kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sakit hingga meninggal dunia selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019.

Faktor pertama adalah lantaran pemilu dan pilpres pada tahun ini digelar secara serentak untuk memilih presiden, DPR, DPRD, dan DPD.

Hal ini berpengaruh pada tenaga, waktu, hingga pikiran serta beban petugas.

"Kemudian secara enggak langsung tingkat pekerjaan, kemudian pikiran, tenaga, juga harus ekstra. Di samping itu anggaran sama saja yang diperoleh teman-teman. Walaupun pekerjaan banyak, dananya sama saja (seperti pemilu sebelumnya)," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Nurdin mengungkapkan, dengan anggaran yang sama seperti pemilu sebelumnya tetapi dengan pekerjaan yang lebih banyak membuat sejumlah petugas memutuskan untuk mundur.

Faktor lain ialah pemilihan serentak membuat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kerepotan mengurus logistik yang sangat banyak.

"Apalagi mereka ini orang yang kita rekrut bekerja selama pemilu saja sehingga dia awalnya belum paham sistemnya learning by doing, terus ditambah lagi ada pembatasan periodisasi PPK, PPS, dan KPPS sehingga yang sudah berkali-kali ikut pemilu harus kita stop dengan adanya regulasi itu," ujarnya.

Menurutnya, para petugas akhirnya kaget karena tekanan yang datang semakin tinggi, terutama tekanan dari para pemilih.

"Santai tahunya gedebak-gedebuk, belum lagi pressure dari masyarakat," tutur Nurdin.

Ia mengungkapkan, petugas KPPS, PPK, dan PPS mempunyai masa kontrak kerja selama satu bulan dari 20 Maret-20 April 2019.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved