Terkini Sulteng

Surati Kepala Daerah, Gubernur Longki Minta Distribusi BBM dan Elpiji Subsidi Diawasi

Tindakan pengawasan distribusi bbm diambil Pemerintah Provinsi Sulteng, pasca menerima banyaknya pengaduan masyarakat.

Surati Kepala Daerah, Gubernur Longki Minta Distribusi BBM dan Elpiji Subsidi Diawasi
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah H Longki Djanggola. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola, bakal menyurati wali kota dan seluruh bupati di Provinsi Sulteng.

Kebijakan Gubernur Longki itu diambil untuk mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bersubsidi.

Tindakan pengawasan itu diambil Pemerintah Provinsi Sulteng, pasca menerima banyaknya pengaduan masyarakat.

Terkait kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram di masyarakat.

"Suplai elpiji 3 kg sudah sesuai dengan analisa kebutuhan," ungkap Gubernur Longki, di kantornya, Selasa (7/5/2019) siang.

Pengangguran di Sulteng 54.843 Orang, Pengangguran di Perkotaan Lebih Banyak Ketimbang Pedesaan

Hanya saja kata Longki, masih ada beberapa permasalahan distribusi dan pemakai yang tidak berhak, seperti PNS yang menggunakan elpiji subsidi.

Masalah distribusi elpiji yang masih terus terjadi, ialah bocornya penjualan elpiji subsidi ke luar daerah Provinsi Sulteng.

Penjualan ke daerah lain seperti Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat yang paling sering terjadi.

Karena di daerah tersebut harga elpiji 3 Kg lebih mahal dari pada daerah Provinsi Sulteng.

Masalah lain kata Longki, penjualan elpiji tidak hanya di pangkalan, tetapi juga di kios-kios yang tidak memiliki izin pangkalan.

Serta harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Pergub nomor 11 tahun 2014, yakni Rp16 ribu per tabung.

5 Dampak Buruk Tidur Setelah Sahur, di Antaranya Meningkatkan Risiko Kegemukan

"Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dan harus ditindak oleh pemerintah kabupaten dan wali kota Palu," tegasnya.

Olehnya itu, Gubernur Longki menegaskan, agar para kepala daerah menindak tegas sesuai oknum yang melakukan pelanggaran terhadap distribusi BBM dan gas bersubsidi.

" Satuan tugas pangan yangbyelah dibentuk, bersama pemerintah daerah agar melakukan pengawasan secara berkala agar BBM dan elpiji subsidi tidak terjadi Kelangkaan," tandasnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved