Acara Ungkap Fakta Kecurangan Pilpres 2019, Sandiaga Uno: Cium Aroma Politik Uang yang Sangat Tajam

TRIBUNPALU.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno telah menggelar acara bertajuk 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019'.

Diketahui, acara tersebut digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) sore.

Dalam kesempatan tersebut, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyinggung soal politik uang pada Pilpres 2019.

"Kami mencium aroma politik uang yang sangat tajam di Pilpres 2019," kata Sandiaga Uno disambut sorak sorai para pendukungnya, dikutip dari Kompas.com.

• Sandiaga Uno Sayangkan Pernyataan Waketum Gerindra yang Minta Demokrat Keluar dari Koalisi

Kemudian, ia menyinggung adanya orang penting di lingkar kekuasaan yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sandiaga Uno mengatakan orang tersebut ditangkap dengan barang bukti berupa uang yang sudah dimasukkan kedalam empat ratus ribu amplop.

Amplop tersebut diduga untuk kepentingan serangan fajar pada Pemilu 2019, tapi Sandiaga Uno pun tak menyebut nama orang tersebut.

Bahkan, ia menyebut orang yang terlibat ialah pejabat tinggi BUMN dan pejabat pemerintahan.

"Di persidangan terungkap bahwa penyediaan amplop itu melibatkan pemerintahan," sambungnya.

• Real Count KPU Selasa, 14 Mei Pukul 17.00 WIB, Prabowo Raih 54 Juta Suara dan Jokowi 70 Juta Suara

Sandiaga Uno menambahkan, pihaknya juga menerima laporan masif politik uang dari berbagai penjuru Tanah Air.

Menurutnya, politik uang berdampak pada calon pemilih.

"Jadi masyarakat setengah dipaksa untuk memilih calon tertentu," kata Sandiaga Uno.

Pada acara ini, Prabowo Subianto beserta elite BPN juga turut hadir.

Rencananya, sejumlah tokoh akan menjelaskan secara teknis mengenai dugaan kecurangan yang terjadi di pilpres

Tanggapan Bawaslu terkait Acara Ungkap Kecurangan Pilpres yang Digelar BPN Selasa Sore

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menggelar acara bertajuk 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019'.

Diketahui, acara tersebut digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) pukul 15.30 WIB.

Hal ini pun diketahui dari unggahan Sandiaga Uno di akun Twitternya, pada Senin (13/5/2019) malam.

Dalam kesempatan ini, BPN mengundang berbagai pihak tokoh masyarakat, media massa, dan termasuk pemangku kepentingan pemilu.

Undangan yang hadir dapat mengajukan pertanyaan secara terbuka terkait data-data dugaan kecurangan yang dipaparkan.

Terkait acara tersebut, Anggota Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja turut angkat bicara.

Dikutip dari Kompas.com, Rahmat Bagja mengatakan, jika pihak BPN menemukan dugaan pelanggaran Pilpres 2019, maka sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu, bukan dibawa ke ranah publik.

"Kalau teman-teman BPN merasakan ada pelanggaran silakan melaporkan ke Bawaslu, bukan kemudian perdebatan itu (data kecurangan) dimasukkam ke dalam publik. Bukan begitu caranya ya," saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/5/2019).

Tak hanya itu, Rahmat Bagja mengaku belum menerima undangan dari pihak BPN.

"Saya belum menerima undangan, belum dapat dari Pak ketua belum dapat undangannya," ujarnya.

Selanjutnya, Rahmat Bagja mengatakan, laporan temuan dugaan pelanggaran harus melalui mekanisme yang telah diatur.

Satu di antaranya adalah dengan membawa alat bukti.

"Kan ada mekanismenya, ada alat bukti yang disampaikan. Bukan kemudian berdebat di publik tanpa membawa alat bukti, kan menjadi repot," pungkasnya.

• Soal Kecurangan Pemilu, Pengamat Politik: Tidak Dilaporkan, tetapi Diviralkan di Medsos, Maunya Apa?

Sebelumnya, BPN telah menyerahkan lima laporan dugan kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2019 ke Bawaslu, Jumat (10/5/2019).

Menurut BPN, kelima laporan dugaan kecurangan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kelima laporan dugaan kecurangan itu yakni, pertama, mengenai penggiringan opini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk kepentingan pasangan calon Jokowi-Maruf.

Kedua, keterlibatan aparatur sipil negara untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 01.

Ketiga, dugaan kecurangan yang terkait rekapitulasi dokumen C1 untuk kemenangan Jokowi-Maruf.

Keempat, laporan dugaan kecurangan tentang penyelanggaraan pemilu luar negeri untuk kemenangan Jokowi-Maruf.

Terakhir, terkait pengondisian penggunaan logistik sebagai media kecurangan dalam memenangkan Jokowi-Maruf.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya)