Respons Usulan Tak Bayar Pajak dari Gerindra, Sri Mulyani: Jangan Lupa, Parpol pun Dapat dari APBN

TRIBUNPALU.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir dengan ancaman dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menolak bayar pajak karena merasa hasil perhitungan suara di Pilpres 2019 ada kecurangan.

Sebab, wanita yang akrab disapa Ani ini merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arif itu.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

• Sandiaga Uno Sayangkan Pernyataan Waketum Gerindra yang Minta Demokrat Keluar dari Koalisi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

“Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

“Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap bendahara negara itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

• Prabowo Enggan ke MK, PKS Minta Koalisi Adil Makmur Tetap di Koridor Konstitusi

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Respon Sri Mulyani",