Suasana Panas Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Ini Langkah Pengamanan Polri pada 22 Mei

TRIBUNPALU.COM - Jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019, sejumlah hal perlu diantisipasi.

Termasuk suasana panas menjelang pengumuman hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2019 mengingat bagaimana masyarakat terpecah menjadi dua kubu besar pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, ada pula ancaman potensi serangan teroris pada hari pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

Ada berbagai hal yang dilakukan pihak Polri untuk menjaga keamanan menjelang hari bersejarah 22 Mei 2019 saat diumumkannya presiden dan wakil presiden RI terpilih untuk periode jabatan 2019-2024.

Mulai dari memberikan imbauan, operasi penangkapan terduga teroris, hingga langkah pengamanan di lokasi penting terkait pengumuman hasil Pemilu 2019 dan patroli di dunia maya.

Berikut TribunPalu.com telah merangkum empat di antaranya dari laman Kompas.com.

1. Imbauan Polri

Saat hasil Pemilu 2019 diumumkan oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti, Polri mengimbau masyarakat untuk tidak turun ke jalan atau melakukan aksi apa pun.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal, imbauan ini terkait dengan adanya terduga teroris yang kemungkinan memanfaatkan momen tersebut.

"Pada tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun (ke jalan), ini akan membahayakan. Karena mereka (kelompok terduga teroris) akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Iqbal saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

2. Polri menangkap puluhan terduga teroris selama Mei 2019.

Sepanjang tahun 2019, Polri telah menangkap total 68 terduga terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Sebanyak 29 terduga teroris jaringan JAD ditangkap Polri hanya pada bulan Mei 2019.

Mereka ditangkap di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk, Semarang, Sukoharjo, Kudus, Jepara, Sragen, Madiun, dan Bitung.

Menurut Polisi, satu di antara terduga teroris memiliki rencana melakukan aksi pada 22 Mei 2019.

"Keterlibatan tersangka kelompok JAD, yaitu menyembunyikan DPO JAD di Lampung, merencanakan aksi amaliyah atau teror dengan menyerang kerumunan massa pada 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom," ujar M Iqbal.

Rencana serangan terduga teroris pada 22 Mei 2019 nanti itu juga terekam dalam sebuah video.

Dalam video tersebut, seorang terduga teroris yang mengaku berinisial DY alias Jundi alias Bondan mengungkapkan rencana penyerangan yang akan dilakukan pada 22 Mei 2019.

Ia juga mengklaim telah merangkai bom untuk melancarkan aksinya tersebut.

DY alias Jundi menilai momentum tersebut tepat untuk melakukan serangan teror.

Alasannya, proses demokrasi dikatakan tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus untuk saya untuk melakukan amaliyah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya adalah sirik akbar yang membatalkan ke-Islaman. Yang termasuk barokah melepas diri saya dari kesyirikan tesebut," tutur dia.

3. Langkah pengamanan Polri di sejumlah lokasi penting.

Sejumlah rencana pengamanan di sejumlah lokasi penting telah disiapkan Polri untuk pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU pada 22 Mei 2019.

Sebanyak 32.000 personel TNI-Polri akan diturunkan, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo.

"Kekuatan yang dilibatkan untuk TNI-Polri ada 32.000 (personel) dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional pilpres dan pileg," tutur Dedi di gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Selain itu, aparat juga menerapkan sistem pengamanan yang terbagi dalam empat lapis atau ring untuk menjaga gedung KPU.

Ring pertama berada di dalam gedung KPU agar kinerja lembaga tersebut tidak terganggu.

Ring kedua merupakan area sekitar gedung KPU dengan pengamanan berupa sterilisasi.

Ring ketiga merupakan area parkir, dan ring keempat di jalan raya.

Aparat juga akan fokus mengamankan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah obyek vital lainnya.

4. Patroli siber.

Mengingat kondisi di ranah media sosial yang lebih 'panas', Polri bersama instansi lain yang terkait terus melakukan patroli siber.

Akun-akun yang berbau provokasi dan menyebarkan berita bohong akan diturunkan atau take down.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal meminta agar publik tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Polri juga akan terus mendalami informasi-informasi yang beredar di media sosial lewat patroli siber.

"Ada berbagai info di media sosial, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi Kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate," ujarnya.

"Kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa, dan lain-lain. Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontingensi, dan sebagainya," sambung Iqbal.

(TribunPalu.com/Rizki A. Tiara)