Pemilu 2019

Bukti Kurang Kuat, Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti Laporan BPN, Kasus TSM Pemilu Luar Negeri: Selesai

Bawaslu menolak menindaklanjuti laporan BPN Prabowo-Sandi terkait pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif oleh paslon 01 dan KPU.

Bukti Kurang Kuat, Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti Laporan BPN, Kasus TSM Pemilu Luar Negeri: Selesai
KOMPAS.com/MOH. NADLIR
Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017). 

TRIBUNPALU.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merespon laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan menolak untuk menindaklanjuti laporan BPN Prabowo-Sandi soal dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di luar negeri yang telah dilakukan paslon nomor urut 01 dan KPU.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Abhan dalam pembacaan putusan pendahuluan pada sidang dugaan pelanggaran pemilu yang digelar di kantor Bawaslu.

"Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, masif, sistematis (TSM) tidak dapat diterima. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu," kata Abhan saat membacakan putusan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Penolakan penindaklanjutan tersebut lantaran alat bukti yang oleh BPN Prabowo-Sandi tidak cukup mendukung.

BPN Prabowo-Sandi Sebut Kecurangan Terjadi di Pilpres, Ini Tanggapan Yunarto Wijaya

Tak hanya itu, Bawaslu menyatakan, bukti yang dibawa oleh BPN Prabowo-Sandi tak menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor.

Pasalnya, menurut Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo barang bukti berupa print out berita daring tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilu.

"Bahwa bukti print out berita online tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," ujar Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang.

Oleh sebab itu, Bawaslu menyatakan bahwa kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan BPN Prabowo-Sandi telah selesai.

Sebelumnya, Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, Hanafi Rais, mendatangi kantor Bawaslu RI, Jakarta, pada Jumat (17/5/2019).

Halaman
1234
Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved