MK Kerahkan 600 Pegawai Layani Permohonan Sengketa Pemilu 2019

Sekitar 600 pegawai di MK ditugaskan untuk melayani pendaftaran permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) 2019.

MK Kerahkan 600 Pegawai Layani Permohonan Sengketa Pemilu 2019
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Suasana di MK setelah dibukanya pendaftaran sengketa hasil pemilu 2019 

TRIBUNPALU.COM - Sekitar 600 pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) ditugaskan untuk melayani pendaftaran permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

Pendaftaran dibuka mulai Selasa (21/5/2019) sampai Jumat (24/5/2019).

Berdasarkan pemantauan Selasa (21/5/2019) siang, sebanyak 10 meja pelayanan, terdiri dari 8 meja untuk pelaporan dan dua meja untuk konsultasi, sudah disediakan di lantai dasar gedung MK di Jakarta Pusat.

Untuk masuk ke gedung MK, pemohon terlebih dahulu melewati area pemeriksaan x-ray.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang dan barang bawaan yang dibawa ke area dalam gedung.

Untuk mengajukan permohonan, pemohon mengambil nomor urut di mesin.

Petugas akan mengarahkan pemohon sesuai kebutuhan, apakah akan melakukan konsultasi ataupun langsung mengajukan laporan.

“Lebih dari 600 personil dalam gugus tugas,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Selasa (21/5/2019).

Dia menjelaskan, sekitar 600 orang itu dibagi ke dalam beberapa bidang penugasan. Bidang penugasan itu, meliputi administrasi registrasi, administrasi berkas, juru panggil, dan pengadministrasian data.

“Kami sudah menyiapkan sarana-prasarana, petugas. (MK,-red) siapkan 10 meja pelayanan yang bekerja 24 jam selama tiga hari ke depan,” kata dia.

Halaman
12
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved