Aliansi Pemuda Kota Palu Tuntut Pertanggungjawaban Dana Saksi Partai Golkar di Pemilu 2019

Koordinator aksi, Fahri Al Gifari mengatakan, mereka mempertanyakan dana saksi yang diserahkan oleh Fraksi Golkar DPRD Kota Palu.

Aliansi Pemuda Kota Palu Tuntut Pertanggungjawaban Dana Saksi Partai Golkar di Pemilu 2019
Istimewa
Aliansi Pemuda Kota Palu saat mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sulteng di Jalan Moh Yamin, Kota Palu, Kamis (13/6/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Palu, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, di Jalan Moh Yamin, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (13/6/2019) siang.

Mereka menuntut transparan pengelolaan dana yang digunakan saat pemilihan umum bulan April tahun 2019 lalu.

Koordinator aksi, Fahri Al Gifari mengatakan, mereka mempertanyakan dana saksi yang diserahkan oleh Fraksi Golkar DPRD Kota Palu, agar dipertanggungjawabkan secara rasional.

Juga mempertanyakan distribusi dana hibah dari Fraksi Golkar DPRD Kota Palu yang diserahkan sebanyak Rp75 juta.

Selain itu, mereka juga menuding ada konspirasi penempatan calon legislatif yang tidak mempertimbangkan perluasan perolehan suara partai.

Karena didominasi dengan pertimbangan subjektif Ketua Ketua DPC Partai Golkar Kota Palu Eman Lakuana.

"Ketua dalam hak rekrutmen Caleg, terkesan penuh dengan kepentingan pribadi, tidak mencerminkan pemimpin yang harus diteladani," tegasnya.

Aliansi Pemuda Kota Palu memberikan waktu selama 2 pekan untuk menyelesaikan masalah internal partai yang identik dengan warna kuning tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulteng, Amran Bakir Nai menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah mediasi.

Baik masalah rekrutmen Caleg maupun terkait dengan pemakaian dana fraksi sebesar Rp75 juta.

"Kita akan undang dan mempertemukan kedua belah pihak," ujarnya.

Untuk dana saksi, pihaknya tidak mau mengira-ngira, olehnya diperlukan dara riil.

"Di Palu ini ada 1.075 TPS kita butuh data di mana yang tidak ada saksi dan berapa, berdasarkan data berita acara," terangnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved