TKN Sebut Jabatan Maruf Amin Sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 Bank Tak Perlu Dipersoalkan

Jabatan Maruf Amin di dua bank syariah jadi hal yang dipersoalkan oleh tim hukum Prabowo-Sandi dalam perbaikan berkas gugatan sengketa Pilpres 2019.

TKN Sebut Jabatan Maruf Amin Sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 Bank Tak Perlu Dipersoalkan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Arsul Sani. 

TRIBUNPALU.COM - Jabatan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin di dua bank syariah menjadi hal yang dipersoalkan oleh tim hukum Prabowo-Sandi dalam perbaikan berkas gugatan sengketa Pilpres 2019.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani hal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, MK hanya mengadili sengketa hasil Pemilu Presiden, bukan sengketa proses.

"Karena itu juga sekali lagi harusnya masuk dalam ranah sengketa proses yang ada adalah di Bawaslu atau kalau itu misalnya masuk ke ranah administratif yang lain kemudian setelah dari Bawaslu bisa dibawa ke PTUN, tapi tidak di MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Apalagi menurut Arsul, jabatan Maruf Amin sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, tidaklah masalah.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)

Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, disebutkan bahwa pemegang saham Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukanlah negara, melainkan perusahaan bank itu sendiri.

"Karena apa, karena bank syariah mandiri dan bank BNI syariah itu bukan BUMN, berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN UU nomor 19 tahun 2003," katanya.

Jabatan Maruf sebagai dewan penasihat, menurut Arsul tidak seperti dewan komisaris. Dewan penasihat tidak mengambil tindakan, hanya memberikan nasihat saja.

"Dan satu lagi itu yang namanya dewan penasihat itu adalah kepanjangan tangan dari dewan syariah nasional MUI. Itu semua ada aturan yang nanti pada saatnya akan kami beberkan," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, menilai pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan capres-cawapres.

Halaman
123
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved