Walhi Sebut Raperda RTRW Sulteng Mengabaikan Perlindungan Terhadap Rakyat

WALHI melihat, dalam raperda yang ada, telah mengabaikan banyak rujukan peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dimasukan dalam draf raperda

Walhi Sebut Raperda RTRW Sulteng Mengabaikan Perlindungan Terhadap Rakyat
TribunPalu.com/Muhakir Tamrin
Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, Stevandi (tengah), saat menjelaskan hasil kajian WALHI terkait draf Raperda RTRW Sulteng, Selasa (18/6/2019) sore. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Proses penyusunan rencana peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018-2038, telah memasuki tahapan perlibatan mayarakat dalam penyempurnaan dokumen tersebut.

Pemerintah memproyeksikan bahwa di bulan Agustus, draf Raperda sudah akan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) Sulawesi Tengah.

"Sayangnya berdasarkan hasil kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng terhadap draf Raperda dan hasil akhir revisi RTRW yang ada, terdapat banyak kelemahan-kelemahan secara substansi yang termaktup dalam Raperda tersebut," ujar Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, Stevandi, Selasa (18/6/2019) sore.

Lanjut Stevandi, menurut Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, bahwa materi muatan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

WALHI melihat, dalam raperda yang ada, telah mengabaikan banyak rujukan peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dimasukan dalam draf raperda tersebut.

Misalnya, Permendagri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW provinsi, Kabupaten, dan Kota, terdapat Pemanfaatan ruang yang mengabaikan proses perlindungan masyarakat di beberapa wilayah kota dan Kabupaten.

"Karena belum dimasukannya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai rujukan," jelasnya.

Kemudian, Perpres No 3 Tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional, sebagaimana telah diubah dalam perpres No 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek stategis nasional.

Serta Undang-undang Penanggulangan Bencana 24 Tahun 2007.

"Di sini belum dimasukan rencana induk bencana Palu, Sigi, Donggala dan Parigi dalam penyusunan yang ada," terangnya.

Kemudian, pada bagian Kedua dalam raperda, tentang tujuan penataan ruang wilayah provinsi Pasal 3.

Di mana dijelaskan bahwa, tujuan penataan ruang Provinsi adalah terwujudnya ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan pembangunan wilayah.

"Artinya, dalam point ini tidak ada ketegasan yang jelas terkait prespektif mitigasi bencana dalam raperda yang sedang disusun," tandasnya. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved