Walhi Soroti Penurunan Status Kawasan Hutan dan Hutan Adat di Raperda RTRW Sulteng 2018-2038

WALHI Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan kajian terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulteng.

Walhi Soroti Penurunan Status Kawasan Hutan dan Hutan Adat di Raperda RTRW Sulteng 2018-2038
TribunPalu.com/Muhakir Tamrin
Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, Stevandi (tengah), saat menjelaskan hasil kajian WALHI terkait draf Raperda RTRW Sulteng, Selasa (18/6/2019) sore. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan kajian terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulteng, periode 2018-2038.

Saat ini, raperda tentang RTRW Sulteng itu sudah masuk dalam tahapan perlibatan mayarakat dalam penyempurnaan dokumen.

Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, Stevandi mengatakan, dari hasil akhir kajian yang dilakukan, WALHI Sulteng menemukan fakta bahwa, dalam draf hasil akhir dokumen RTRW Sulawesi Tengah, ada upaya untuk menurunkan status kawasan hutan di beberapa tempat di Provinsi Sulteng.

Dari sudut pandang WALHI, penurunan status kawasan ini, memungkikan untuk memutihkan perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah beraktivitas di dalam kawasan hutan.

Agar terhindar dari jeratan hukum, akibat ulah kejahatan kehutanan yang mereka lakukan, atau memang penurunan status kawasan itu untuk memuluskan eksploitasi sumber daya alam (SDA) oleh korporasi.

"Kita sebut saja aktivitas PT Citra Palu Minerals yang berada didalam kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura di Kelurahan Poboya Kota Palu samlai Desa Paneki Kabupaten Sigi, dan PT Hardaya Inti Plantation di Kabupaten Buol," jelasnya.

Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Rabu (19/6/2019), Mamasa Diprediksi Hujan

WALHI juga menemukan fakta bahwa wilayah hutan adat, tidak diakomodir dalam draf raperda yang sedang disusun.

Padahal, kata Stevandi, di beberapa tempat di Sulawesi Tengah, masih terdapat beberapa masyarakat lokal yang berkativitas dalam kawasan hutan.

Mereka seharusnya dijamin dalam perda RTRW Sulteng.

Menurutnya, raperda yang ada justru bersifat diskriminatif terhadap masyarakat lokal yang selama ini eksis di Sulawesi tengah.

Bagi WALHI, raperda tentang RTRW Sulawesi Tengah 2018-2038 terkesan tidak serius dalam kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah.

"Raperda yang ada harus secara substansi lebih ditekankan pada kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan, serta tidak memberikan ruang pada korporasi perusak lingkungan," terangnya. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved