Pemprov Ingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Taati Pedoman Tata Naskah

Tata naskah dinas mempunyai kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridis sehingga tidak boleh dibuat secara asal-asalan.

Pemprov Ingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Taati Pedoman Tata Naskah
DOK. HUMAS PEMPROV SULTENG
Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan dan Kesra Hj. Sitti Norma Mardjanu, Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas lingkup provinsi dan kabupaten/kota se Sulteng, Kamis (20/6/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Ketidakseragaman format, bahasa tidak sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD) dan aturan-aturan baku, bisa jadi persoalan serius yang membuat kekacauan administasi dan salah tafsir atas naskah yang dibuat.

Berangkat dari hal ini, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas lingkup provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng.

Acara sosialisasi dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan dan Kesra Hj. Sitti Norma Mardjanu, Kamis (20/6/2019) siang.

Norma, sapaannya, memandang penting keseragaman format tata naskah dinas yang baku, yang bisa membantu kelancaran komunikasi tetulis dan terciptanya good governance di Sulawesi Tengah.

Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan dan Kesra Hj. Sitti Norma Mardjanu, Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas lingkup provinsi dan kabupaten/kota se Sulteng, Kamis (20/6/2019) siang.
Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan dan Kesra Hj. Sitti Norma Mardjanu, Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas lingkup provinsi dan kabupaten/kota se Sulteng, Kamis (20/6/2019) siang. (DOK. HUMAS PEMPROV SULTENG)

Wali Kota Palu Angkat Bicara soal Jaringan Server Pelayanan E-KTP Diputus Kemendagri

Rektor Paparkan Upaya IAIN Palu dalam Membentuk Intelektual Muslim Moderat

"(Tata naskah dinas, red) tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kedinasan sehari-hari dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan lingkungan operasional organisasi," terangnya.

Sebab, tata naskah dilihat sebagai elemen dasar dari tertib administrasi pemerintahan khususnya dalam menjamin kualitas surat menyurat yang sesuai pedoman di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terlebih lagi, tata naskah dinas mempunyai kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridis sehingga tidak boleh dibuat secara asal-asalan.

"Tata naskah dinas yang dikelola dengan baik, benar dan seragam akan menjadi salah satu indikator kelancaran birokrasi organisasi dan keberhasilan dalam perwujudan pelayanan publik," pungkasnya.

Peserta yang ikut kebanyakan ASN yang membidangi tata usaha dan administrasi pada OPD masing-masing.

Adapun para narasumber jelas ketua panitia, Kasubag Tata Laksana dan Budaya Organisasi Emsalwati Mumu, berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Biro Hukum dan Biro Organisasi.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved