Wali Kota Palu Angkat Bicara soal Jaringan Server Pelayanan E-KTP Diputus Kemendagri

Kata Hidayat, pihaknya juga mengajukan sejumlah nama pejabat pimpinan OPD ke Kemendagri sejak beberapa waktu lalu, sampai sekarang belum keputusan.

Wali Kota Palu Angkat Bicara soal Jaringan Server Pelayanan E-KTP Diputus Kemendagri
TRIBUNPALU.COM/MUHAKIR TAMRIN
Wali Kota Palu, Hidayat. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Wali Kota Palu Hidayat angkat bicara soal tindakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memutus jaringan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu, Kamis (20/6/2019) siang. 

Pemutusan jaringan koneksi internet tersebut ditenggarai karena terjadinya pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas (Dukcapil) Kota Palu secara sepihak oleh Wali Kota Palu

Seharusnya pengangkatan tersebut merupakan wewenang dari Kemendagri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, terkait administrasi kependudukan.

Kebijakan itu kata Wali Kota Palu Hidayat, karena saat ini Kota Palu masih dalam tahap pemulihan pasca bencana 28 September 2018.

Sehingga dibutuhkan pelayanan yang cepat di semua OPD teknis, termasuk di Dinas Dukcapil Kota Palu

"Olehnya, kemarin kami sangat ingin cepat (pelayanan, red), sehingga terjadi rotasi (pergantian pimpinan OPD, red), jika keputusan itu salah, kami siap melakukan revisi," jelasnya. 

Selain itu kata Hidayat, pihaknya juga mengajukan sejumlah nama pejabat pimpinan OPD ke Kemendagri sejak beberapa waktu lalu, tetapi sampai sekarang belum ada surat keputusannya. 

Nama yang diajukan termasuk Kepala Dinas Dukcapil Palu saat ini, Rosida, yang dilantik Wali Kota Palu pada 25 April 2019.

Jika terus menunggu surat keputusan Kemendagri, maka menurutnya, pelayanan tidak akan jalan di Dinas Dukcapil.

Sementara, dokumen kependudukan sangat dibutuhkan ribuan warga Kota Palu, yang sedang mengurus persyaratan bantuan pasca bencana. 

"Setelah kami nilai di masa tanggap darurat bencana dan masa transisi darurat, mesti ada rotasi (pimpinan OPD, red)," terangnya. 

Meski begitu kata Hidayat, saat ini pihaknya mencoba membangun komunikasi dengan pihak Kemendagri terkait masalah pemutusan koneksi internet pelayanan E-KTP tersebut. 

Putusnya jaringan koneksi data internet di Dinas Dukcapil Palu, berimbas pada mandeknya pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sehingga dipastikan pengurusan semua dokumen penting mulai dari pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) akan terhambat. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved