Wali Kota Palu Minta Dinas Dukcapil Ditarik Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Oleh karena itu, Wali Kota Palu, Hidayat, meminta Dinas Dukcapil Palu ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat, tepatnya di Kemendagri.

Wali Kota Palu Minta Dinas Dukcapil Ditarik Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat
SANDI
Wali Kota Palu Hidayat (kanan), usai bertemu tim BNPT di kantor Wali Kota Palu, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Kisruh pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu, berimbas pada pemutusan koneksi jaringan internet server pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dan kartu keluarga.

Hal itu berawal dari pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas (Dukcapil) Kota Palu secara sepihak oleh Wali Kota Palu pada 25 April 2019.

Di mana, seharusnya pengangkatan tersebut merupakan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, terkait administrasi kependudukan.

Oleh karena itu, Wali Kota Palu, Hidayat, meminta Dinas Dukcapil Palu ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat, tepatnya di Kemendagri.

Sehingga tidak lagi melengkat di OPD Pemerintah Kota Palu.

"Kalau memang bisa, Dinas Dukcapil ini ditarik jadi instansi vertikal," ujarnya saat dihubungi, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, apa yang terjadi selama ini, ada kerancuan.

Di mana, status Dinas Dukcapil Palu merupakan OPD Pemkot, tetapi kebijakan pergantian pimpinan harus dilakukan oleh Kemendagri.

Sementara, rotasi pimpinan OPD di Kota Palu saat ini cukup penting, dalam rangka percepatan pelayanan di masa pemulihan pasca bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018 lalu. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved