Pilpres 2019

Tim Hukum 01 Tak Perlukan Saksi Maupun Ahli untuk Jelaskan Polemik Jabatan Ma'ruf Amin

Ketua tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masalah tersebut sudah jelas pada sidang-sidang sebelumnya.

Tim Hukum 01 Tak Perlukan Saksi Maupun Ahli untuk Jelaskan Polemik Jabatan Ma'ruf Amin
TRIBUNNEWS/Jeprima
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). 

TRIBUNPALU.COM - Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak membawa saksi atau ahli yang akan memberi keterangan soal jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Ketua tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masalah tersebut sudah jelas pada sidang-sidang sebelumnya.

Ma'ruf dinilai tidak perlu mengundurkan diri dari kedua jabatan tersebut.

"Urusan Pak Ma'ruf Amin itu kami anggap sudah selesai. Seperti kita ketahui hanya didalilkan dalam permohonan pemohon dan sebagai bagian propaganda seolah-olah Pak Ma'ruf tak memenuji syarat. Kami anggap ini sudah lewat," ujar Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (21/6/2019).

4 Langkah Pemerintah Tekan Harga Tiket Pesawat, Wacana Maskapai Asing hingga Diskon Jam Tertentu

Yusril menilai, persoalan ini sudah kedaluwarsa.

Selain itu, saksi yang diajukan tim Prabowo-Sandiaga dinilai juga tidak menerangkan apa-apa.

Adapun, saksi yang dibawa tim hukum Prabowo-Sandi untuk membahas jabatan Ma'ruf Amin di dua bank syariah itu adalah Said Didu.

"Tetapi dia enggak menjelaskan apa-apa. Dia hanya jelaskan fakta. Sedangkan persoalan Pak Ma'ruf itu pejabat bank syariah merupakan BUMN atau tidak kan harus diterangkan oleh ahli," kata Yusril.

Alasan Bambang Widjojanto dan Teuku Nasrullah Tak Hadir di Sidang MK Hari Ini

Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mereka menilai terdapat cacat formil persyaratan Ma'ruf Amin saat mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden.

Pasalnya, Ma'ruf Amin belum mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN.

Profil Ma'ruf Amin saat ini masih tercantum di dalam situs resmi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tim Hukum 01 Tak Bawa Saksi atau Ahli untuk Jelaskan Jabatan Ma'ruf ", 

Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved