Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Minta Stakeholder Rehab-Rekon Sulteng Prioritaskan Pemenuhan Hak Huntap

TRIBUNPALU.COM, PALU - Tokoh politik asal Provinsi Sulawesi Tengah, Ahmad M Ali, meminta stakeholder yang terlibat proses rehabilitasi dan rekontruksi (Rehab-Rekon) di Sulteng memprioritaskan pemenuhan hak atas hunian tetap.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu, meminta semua stakeholder alias pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda rehab-rekon pasca bencana di Sulawesi Tengah agar bisa bersinergi dan mengutamakan pemenuhan hak-hak korban terdampak yang kehilangan rumah.

“Mereka harus diprioritaskan untuk secepatnya difasilitasi hunian tetap dan agenda ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian, sesuai dengan master plan rencana induk yang telah ditetapkan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

• Warga Kelurahan Petobo Berharap Relokasi Huntap Tak Jauh dari Lokasi Pengungsian

Menurut Ahmad M Ali, bencana gempa bumi, tsunami, liquifaksi dan tanah longsor yang menimpah lembah Palu di Sulteng tanggal 28 September 2018, sudah berjalan hamlir 9 bulan sejak kejadian.

Artinya masyarakat korban sudah mengungsi kurang tiga bulan lagi satu tahun.

Menurutnya, harus ada kemajuan yang berarti, paling tidak pemenuhan hak-hak korban disegerakan untuk dipenuhi,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI yang juga anggota Komisi VII itu.

Bagi Ahmad M Ali, rehabilitasi kehidupan manusia, terutama korban yang telah kehilangan tempat tinggal harus menjadi skala prioritas.

Agenda rekonstruksi kata dia, bisa mengikuti secara beriringan.

• Pengungsi di Huntara Petobo Berharap Segera Pindah ke Hunian Tetap

“Agenda pemulihan kehidupan sosial korban terdampak yang kehilangan hunian harus menjadi skala prioritas, infrastruktur dan rekonstruksi lainnya yang bersifat fisik nanti bisa sambil beriringan,” jelasnya.

Ahmad menyebutkan, terjadi perbedaan tingkat kehidupan yang agak ekstreme terutama wilayah perkotaan dengan desa yang menjadi zona terdampak bencana.

Banyak sekali orang kehilangan mata pencaharian sementara kehidupan sosial bergerak lebih cepat dari kemampuan adaptasi program rehab rekon untuk memenuhi fasilitas sarana kerja.

“Disparitas kehidupan agak ekstreme (tajam) karena kehidupan sosial bergerak cepat ke arah konsumsi normal di tengah produksi dan pekerjaan yang belum pulih,” kata dia.

Hal itu didukung oleh laporan Bank Indonesia yang menyebutkan, bahwa kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sedikit memburuk.

Di mana, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tengah pada Februari 2019 mencapai 3,54 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,19 persen.

Menurut Ahmad M Ali, salah satu penyebabnya adalah dampak bencana yang menyebabkan tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)