Terkini Sulteng

Dinas Kehutanan Pemprov Sulteng Godok Peraturan Daerah Terkait 8 Area Hutan Adat

Dari 8 wilayah indikatif hutan adat itu, baru 2 yang sudah sah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat, yakni Hutan Adat Wana Posangke dan Marena

Dinas Kehutanan Pemprov Sulteng Godok Peraturan Daerah Terkait 8 Area Hutan Adat
Tribunpalu.com/Istimewa
Rapat Koordinasi Hutan Adat Tingkat Provinsi Sulteng di Aula Dinas Kehutanan Sulteng, Selasa (25/6/2019) siang. 

TRIBUNPALU,COM - Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Amrin mengatakan, saat ini di wilayah administratif Provinsi Sulteng terdapat 8 wilayah yang berpotensi ditetapkan sebagai hutan adat.

Ke-8 wilayah itu ialah wilayah adat Ngata Nto Lindu, wilayah adat Ngata Toro, wilayah adat Moa, wilayah adat Masewo, wilayah adat Kasiala, wilayah adat Uematangko, wilayah adat Vananga Bulang, dan wilayah adat Mpoa.

Ke-8 wilayah adat itu berada di wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.

Dari 8 wilayah indikatif hutan adat itu, baru 2 yang sudah sah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat, yakni Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara dan Hutan Adat Marena di Kabupaten Sigi.

Sementara sisanya dalam proses pengusulan area hutan adat fase 1 regional Sulawesi.

"Delapan wilayah itu masuk peta yang dilaunching pada Mei 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta,” ujar Amrin saat membuka Rapat Koordinasi Hutan Adat Tingkat Provinsi Sulteng di Aula Dinas Kehutanan Sulteng, Selasa (25/6/2019) siang.

Nelayan Terdampak Tsunami di Mpanau, Kota Palu, Sudah Kembali Melaut

Lanjutnya, sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019, wilayah indikatif hutan adat bisa diproses menjadi hutan adat setelah mendapat penetapan produk hukum daerah dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Menurut Amrin, poduk hukum tersebut berupa Peraturan Daerah (Perda) pada lokasi hutan adat berada dalam hutan negara, Perda serta Keputusan Walikota atau Bupati pada lokasi hutan adat yang berada di luar hutan negara.

Pengaturan tersebut, bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan hutan lestari.

Viral di Facebook, Warganet Penasaran Suara Dentuman di Kota Palu, Akhirnya Terjawab

“Itu bertujuan agar pemangku hutan adat mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari pemerintah,” ucap Amrin.

Sementara itu, Kepala Seksi Hutan Adat, Sultanisah mengatakan, dalam pengelolaan dan penanganan hutan adat diperlukan persamaan persepsi, sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Harus itu, sebab bisa menimbulkan masalah baru dilapangan," jelasnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved