Terkini Sulteng

PTUN Kabulkan Gugatan Warga Desa Lee, Sertifikat HGU di Lahan Milik Warga Dibatalkan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu mengeluarkan putusan dan menolak membatalkan sertifikat hak guna usaha (HGU) untuk PT. Sinergi Perkebunan Nus

PTUN Kabulkan Gugatan Warga Desa Lee, Sertifikat HGU di Lahan Milik Warga Dibatalkan
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Warga Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, mendatangi Kantor PTUN Palu di Jalan Moh Yamin, Rabu (26/6/2019). 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Warga Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, bisa bernapas lega, pasca Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu mengeluarkan putusan dan menolak membatalkan sertifikat hak guna usaha (HGU) untuk PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN).

Keputusan itu keluar saat sidang di PTUN yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arifuddin, pada 24 Juni 2019 lalu.

Adapun sertifikat HGU yang dibatalkan, ialah sertifikat dengan nomor: 00026 tanggal 12 Juni 2009, dan surat ukur nomor : 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016, yang dimiliki PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN).

Pembatalan sertifikat itu, atas gugatan warga Desa Lee, yang merasa telah dirampas hak-haknya.

"Menyatakan membatalkan sertifikat, dan memeritahkan kepala Kantor Pertanahan Morowali Utara untuk mencabut surat Keputusan Tersebut, " demikian amar putusan dibacakan, majelis hakim, PTUN Palu, Arifuddin, Trijoko Sitikno dan Cahyeti Riyani, di PTUN.

Minta Jaminan Keamanan, Keluarga Korban Pembunuhan di Parimo Yakin Pelaku Mujahidin Indonesia Timur

Bea Cukai Palu Musnahkan Ribuan Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp2,3 Miliar

Pembacaan putusan tersebut, dihadiri oleh kedua pihak, dari pihak penggugat, Yansen Kundimang dan Moh Amin Khoironi, pihak tergugat, Kuasa Hukum PT SPN Viktor Posawa, Kuasa Hukum kepala kantor pertanahan, Martinus Tamalawo.

Warga Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, mendatangi Kantor PTUN Palu di Jalan Moh Yamin, Rabu (26/6/2019).
Warga Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, mendatangi Kantor PTUN Palu di Jalan Moh Yamin, Rabu (26/6/2019). (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)

Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat, Yansen Kundimang, mengatakan, putusan tersebut sudah tepat.

"Karena didasarkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/6/2019) sore.

Dimana lanjutnya, HGU atas nama PT. SPN tidak berada pada lahan atau tanah yg di kuasai langsung oleh negara.

Tetapi HGU tersebut dalam fakta persidangan berada di atas lahan lahan masyarakat yang dikuasai secara turun temurun.

Kasus gugatan ini antara warga desa Lee melawan Kepala kantor Pertanahan Morowali Utara dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara.

Diketahui, luas lahan dalam sertifikat HGU trsebut seluar 1.895 Ha, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara kecamatan Mori Atas kabupaten Morowali Utara, dikuasai oleh PT. PN XIV/SPN.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved