Terkini Sulteng

KPK Gelar FGD terkait Optimalisasi Penerimaan dan Aset Daerah di Sulteng

Mulyono menyampaikan, FGD itu merupakan bagian dari bimbingan KPK sesuai dengan fokus tematik program korsupgah KPK RI Tahun 2019

KPK Gelar FGD terkait Optimalisasi Penerimaan dan Aset Daerah di Sulteng
DOK HUMAS PEMPROV SULTENG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (27/6/2019) sore 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (27/6/2019) sore

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Mulyono, FGD yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah IX itu.

Mulyono menyampaikan, FGD itu merupakan bagian dari bimbingan KPK sesuai dengan fokus tematik program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) KPK RI Tahun 2019, yaitu optimalisasi pendapatan daerah.

Pencegahan tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Forum Kerukunan Umat Beragama Sulteng Sebut Perlu Pemahaman Moderasi Islam Terhadap Millenial

Pemprov berharap akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah.

Sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaanya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Serta kiranya dapat membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen – elemen resiko korupsi berdasarkan sektor wilayah," ujarnya.

Koordinator dan Supervisi Wilayah IX KPK, Budi Waluyo mengatakan, posisi KPK saat ini merupakan pendamping pemerintah daerah khususnya di Wilayah IX meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara.

Sejumlah Dalil Tim Prabowo-Sandi Ditolak MK, Teuku Nasrullah: Ada Ranjau yang Menjaring Dalil Kami

" Sesuai Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana KPK memiliki wewenang dalam hal pencegahan korupsi," terangnya.

Tampak hadir pada FGD itu para kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten / Kota Se Sulawesi Tengah, Direktur Utama dan Komisaris Bank Sulteng.

Adapun Narasumber Kajati Sulteng, Ka.Kanwil BPN Sulteng, Ka.Kanwil DJP Sulutenggo dan Maluku Utara.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved