Permendagri 33/2019 Tentang Penyusunan APBD 2020 Disosialisasikan di Sulteng

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019, Rabu

Permendagri 33/2019 Tentang Penyusunan APBD 2020 Disosialisasikan di Sulteng
Humas Pemprov Sulteng
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019, Rabu (10/7/2019). 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019, Rabu (10/7/2019).

Permendagri nomor 33 tahun 2019 itu, menjelaskan tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Provinsi Sulteng H Longki Djanggola, diwakili oleh Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Bunga Elim Somba.

Asisten Gubernur Bunga Elim Somba mengatakan, pentingnya APBD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah dan nasional.

Olehnya, harus jadi perhatian agar penganggaran dibuat efektif dan efisien serta taat mempedomani Permendagri 33.

"Pastikan (penganggaran, red) berjalan efisien dan berjiwa integritas mengelolanya," titip Elim ke peserta.

Darurat Sampah, Sebuah Foto Tunjukkan Seekor Burung Beri Makan Anaknya dengan Puntung Rokok

6 Manfaat Mandi di Malam Hari untuk Kesehatan, Termasuk Tingkatkan Kualitas Tidur

Dikenal Punya Sifat Belas Kasih, Ini 5 Sisi Gelap Karakter Zodiak Cancer yang Jarang Diketahui

Sementara Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Kemendagri Dr. A. Fatoni, menggambarkan secara singkat perubahan-perubahan paradigma yang dimuat permendagri terbaru.

Misalnya, bila hasil evaluasi APBD provinsi oleh Kemendagri tidak segera ditindak lanjuti gubernur, maka Mendagri dapat mengusul ke Menkeu untuk menunda atau memangkas besar dana transfer ke daerah tersebut.

Sanksi ini juga berlaku bagi pemda kabupaten kota yang urung menindak lanjuti hasil evaluasi APBDnya dari Pemda provinsi.

Bedanya, kata Fatoni, gubernur harus mengusul dulu ke mendagri lalu mendagri yang meneruskan lagi ke menkeu untuk memproses daerah kabupaten kota tersebut.

Tambahan lain adalah seputar sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBD 2020 yang mesti mengacu pada 5 prioritas pembangunan.

Kelimanya meliputi pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan; infrastruktur dan pemetaan wilayah; nilai tambah sektor rill industrialisasi dan kesempatan kerja; ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan.

"Lebih jelasnya akan disampaikan tim narasumber," singkat Fatoni dalam pengantarnya.

Sosialisasi diikuti tim anggaran provinsi dan badan anggaran legislatif kabupaten/kota se Sulteng serta pejabat perencanaan di OPD.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved