Breaking News:

Renduk Pembangunan Pasca-bencana Dianggap Tak Dapat Digunakan untuk Referensi Ranperda RTRW Sulteng

Dokumen tersebut dianggap tidak dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan draf Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Penulis: Faiz Sengka | Editor: Rohmana Kurniandari
Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz
Kondisi pesisir Teluk Palu 10 bulan pascabencana. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Rencana induk (Renduk) pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana yang disusun Kementrian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki instumen hukum.

Sehingga, dokumen tersebut dianggap tidak dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan draf Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara, kepada Tribunpalu.com, Senin (15/7/2019) malam.

Padahal, kata Algintara, arahan dan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana cukup jelas disebutkan dalam dokumen renduk.

"Misalnya, perlu adanya pemetaan rawan bencana melalui zonasi secara menyeluruh khususnya pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi," katanya melalui sambungan telepon.

Sulteng Bergerak: Ranperda RTRW Sulteng Tidak Berperspektif Mitigasi Bencana

Menurut Algintara, sebagaimana dalam arahan renduk, disebutkan bahwa pembangunan harus berbasis resiko bencana.

Termasuk pembangunan wilayah tidak boleh menghasilkan kerentanan baru.

"Ini semestinya menjadi perhatian, agar keamanan masyarakat juga terjamin," ujarnya.

Lebih lanjut kata Algintara, renduk juga sangat jelas menyebutkan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah kota dan kabupaten terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi resiko bencana.

Di Sulteng, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Sudah Bisa Via Online

3 Daerah Peredaran Narkoba Terbesar di Sulteng, BNNP: Pemberantasan Terkendala Dukungan Warga

Akan tetapi, renduk tidak memiliki payung hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai satu referensi dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayah di Sulawesi Tengah.

Ia berharap, pemerintah pusat harus membuat instrumen melalui peraturan presiden terkait dengan renduk Sulawesi Tengah.

Sehingga, dokumen itu dapat digunakan sebagai referensi penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

"Sebab di dalam dokumen itu banyak analisis penting yang harus menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah," pungkasnya. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved