Sulteng Hari Ini

Walhi: Konflik Agraria di Sulteng Akibat Kepentingan Pangan Tak Jadi Prioritas dalam Pembangunan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dinilai tidak prioritaskan persoalan pangan.

Walhi: Konflik Agraria di Sulteng Akibat Kepentingan Pangan Tak Jadi Prioritas dalam Pembangunan
Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz
Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Sulawesi Tengah, Stevandi. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Namun Ranperda RTRW tersebut dinilai tidak meletakkan persoalan pangan sebagai prioritas.

Hal itu diungkapkan Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Stevandi, Senin (15/7/2019).

Stevandi menyebut, tidak diletakkannya kepentingan pangan sebagai landasan pembangunan memicu semakin meningkatnya konflik agraria di Sulawesi Tengah.

Khususnya, konflik berbasis lahan yang melibatkan petani dan korporasi.

"Padahal, penduduk Sulawesi Tengah saat ini banyak yang menggantungkan hidupnya sebagai petani," kata Stevandi.

Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Sulawesi Tengah, Stevandi.
Manajer Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Sulawesi Tengah, Stevandi. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Sebelum Pertemuan dengan Jokowi, Prabowo Subianto Sempat Kirimkan Surat untuk Amien Rais, Ini Isinya

Persib Bandung Tanpa Tiga Pemain Kunci Saat Hadapi Kalteng Putra, Ini Strategi Robert Rene Alberts

Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora Sudah Dikepung Satgas Tinombala di Parigi Moutong

6 Hal Seputar Perselisihan Personel DMasiv Saat Konser di Lombok, Awal Mula hingga Harapan Manajer

Pada periode 2018-2019, kata Stevandi, Walhi Sulteng mencatat terdapat 5 sampai 10 kali konflik agraria di Sulawesi Tengah yang melibatkan masyarakat dengan korporasi, baik tambang maupun perkebunan sawit.

Dengan mengacu pada kasus tersebut, semestinya Ranperda yang sedang disusun saat ini, adalah kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kekeliruan Perda RTRW yang sebelumnya.

"Jangan lagi Perda RTRW ini menambah panjang dosa kepada masyarakat," ujarnya.

Secara tegas, Stevandi berharap pemerintah harus lebih teliti lagi dengan melihat pengalaman sebelumnya.

Halaman
12
Penulis: Faiz Sengka
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved