Pilpres 2019

Palu Hari Ini: Advokasi PENA 98 Minta Penyidikan Yahdi Basma Soal Hoaks Gubernur Longki Dihentikan

Menurutnya, dalam Pasal 338 ayat 1 dan 2 disebut, anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.

Palu Hari Ini: Advokasi PENA 98 Minta Penyidikan Yahdi Basma Soal Hoaks Gubernur Longki Dihentikan
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Gubernur Provinsi Sulteng H Longki Djanggola, memberikan keterangan kepada wartawan usai menemui penyidik Polda Sulteng, Jumat (5/7/2019) siang. 

Advokasi PENA 98 Minta Penyidikan Bukum Yahdi Basma Dihentikan

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kasus penyebaran berita bohong atau hoaks "Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng” dengan terlapor Yahdi Basma, politisi Nasdem kini memasuki babak baru.

Penyidik dikabarkan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus hoaks yang dilaporkan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Diterbitkannya SPDP atas kasus tersebut ditanggapi oleh Tim Advokasi Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Pusat, Jeppri F Silalahi.

Ia berpandangan, dari sisi formil, pemanggilan penyidik terhadap Yahdi Basma sebagai anggota DPRD tanpa menunjukkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 340 UU MD3.

Terpilih Jadi Wagub, Rusli Dampingi Longki Pimpin Sulawesi Tengah Sampai 2021

Sulteng Hari Ini: Laporkan Yahdi Basma Sebagai Penyebar Hoax, Gubernur Longki: Saya Dilecehkan

"Terkecuali pemanggilan itu untuk tindak pidana khusus," tulis Jeppri, dalam siaran persnya, Selasa (16/72019).

Menurut Jeppri, peraturan yang dimaksud juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.

Dalam bagian pertimbangan menyatakan, pemanggilan dan permintaan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Jeppri juga menilai, dari sisi hak imunitas langkah Polda Sulteng diduga menyalahi aturan.

Pasalnya dsebutkan, bahwa terkait apa pun tindakan yang dilakukan oleh saudara Yahdi Basma yang dilaporkan oleh pelapor, harus dimaknai dalam konteks pengawasan sebagai anggota DPRD Sulteng.

Halaman
123
Penulis: Faiz Sengka
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved