Palu Hari Ini

Palu Hari Ini: Terbukti Lakukan Politik Uang, Seorang Caleg dari Partai Hanura Batal Dilantik

Keputusan untuk mendiskualifikasi caleg Hamsir itu kata Nurbia, merujuk pada Undang-Undang Pemilihan Umum pasal 426 ayat 1 huruf D.

Palu Hari Ini: Terbukti Lakukan Politik Uang, Seorang Caleg dari Partai Hanura Batal Dilantik
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Koordinator Divisi Hukum KPU Kota Palu Nurbia 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu telah menetapkan sebanyak 35 calon terpilih anggota aDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu periode 2019-2024.

Sebelum penetapan itu, salah seorang calon terpilih dari daerah pemilihan Kecamatan Palu Utara - Tawaeli, terpaksa harus digantikan rekannya, karena terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

Ialah Hamsir, kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah menjalani proses sidang di pengadilan tinggi dan terbukti melakukan politik uang di masa tenang tahapan pemilu tahun 2019.

Koordinator Divisi Hukum KPU Kota Palu, Nurbia mengatakan, putusan inhkrah itu mereka terima dari Pengadilan Tinggi Provinsi Sulteng, dilanjutkan dengan klasifikasi Pengadilan Negeri Palu yang membenarkan putusan tersebut.

Oknum Pegawai Lapas Anak Palu Diamankan Atas Kepemilikan Narkoba

"Bahwa Hamsir telah terbukti melakukan kegiatan membagi-bagikan uangbatau materi lainnya di masa tenang," jelas Nurbia, saat dihubungi Selasa (13/8/2019) siang.

Keputusan untuk mendiskualifikasi caleg Hamsir itu kata Nurbia, merujuk pada Undang-Undang Pemilihan Umum pasal 426 ayat 1 huruf D.

Pasal itu berbunyi, bahwa apabila terdapat calon terpilih yang terbukti berdasarkan putusan inhkrah pengadilan, melakukan tindak pidana berupa politik uang, maka harus diganti calon dengan dengan raihan suara terbanyak berikutnya di partai politik tersbut.

"Inilah yang kita bawa untuk berkonsultasi secara benjenjang dari KPU Sulteng sampai KPU RI," tambah Nurbia.

MelaluiHasil konsultasi berjenjang itu, Hamsir tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih dan harus diganti.

Keputusan itu kata Nurbia, merupakan hasil pleno tertutup KPU Kota Palu yang dilakukan sehati sebelum penetapan pada 12 Agustus 2019.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved