Pegawai di Kanwil Kemenkumhan Sulteng Kenakan Pakaian Adat se Nusantara saat Upacara HUT RI

Pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengenakan pakaian adat saat upacara peringatan HUT ke 74 Kemerdekaan RI,

Pegawai di Kanwil Kemenkumhan Sulteng Kenakan Pakaian Adat se Nusantara saat Upacara HUT RI
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, kenakan pakaian adat saat upacara peringatan HUT ke 74 Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8/2019). 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengenakan pakaian adat saat upacara peringatan HUT ke 74 Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8/2019).

Upacara yang di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu itu, berlangsung khidmat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Zulkifli, bertindak sebagai inspektur upacara, dengan mengenakan pakaian adat Bugis asal daerah Sulawesi Selatan.

Sedangkan peserta upacara lainnya, mengenakan pakaian adat lengkap dari berbagai daerah.

Sebanyak 1.715 Narapidana di Sulteng Dapat Remisi Peringatan HUT Ke 74 RI, 18 Langsung Bebas

Ada yang mengenakan baju adat daerah Palu, Jawa, Poso, Morowali, sampaikan daerah di pulau Sumatera.

Kanwil Zulkifli yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakannya sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Yosanna H Laoly.

Dalam sambutan itu, dikatakan bahwa tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah 'SDM unggul Indonesia maju'.

Hal itu kata Zulkifli, sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini yang sedang mencurahkan semua potensi dan sumberdaya menuju Indonesia emas tahun 2045.

Menurut Zulkifli saat membacakan pidato Menteri Uosann, faktor sumber daya manusia menjadi kunci utama berhasil sebuah tujuan organisasi, demikian juga di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil Liga Spanyol: Barcelona Kalah di Pertandingan Pertama karena Salto Indah Si Striker Gaek

"Oleh karena itu maka pengelolaan ASN aparatur dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah menjadi perhatian yang lebih prioritas beberapa tahun belakangan ini," kata Zulkifli.

Hal itu seiring dengan telah ditetapkannya undang-undang ASN yang mengamanahkan pengelolaan ASN wajib berdasarkan sistem merit.

Yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi fisik yang kurang sempurna.

"Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan sistem tersebut," tandasnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved