Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Sulteng Bergerak: Pemerintah Tak Punya Dasar Hukum Larang Warga Beraktivitas di Pantai Teluk Palu

Koalisi Sulteng Bergerak kembali menyoroti kebijakan Pemprov Sulteng memasang papan peringatan di bibir Pantai Kampung Nelayan.

Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz
Papan peringatan yang dipasang pemerintah di bibir Pantai Kampung Nelayan di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Koalisi Sulteng Bergerak kembali menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kali ini, kebijakan yang disorot terkait pemasangan papan peringatan di bibir pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menegaskan bahwa Pemprov Sulteng tidak punya dasar hukum untuk melarang warga melakukan aktivitas di sepanjang pantai tersebut.

Sebab, menurutnya, peta Zona Rawan Bencana (ZRB) yang selama ini menjadi dasar tidak memiliki payung hukum.

Papan peringatan yang dipasang pemerintah di bibir Pantai Kampung Nelayan di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu.
Papan peringatan yang dipasang pemerintah di bibir Pantai Kampung Nelayan di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

"Apalagi, saat ini proses penyusunan Ranperda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah masih dalam proses penyusunan," jelasnya.

Sehingga, kata dia, Pemprov Sulteng melalui Bina Marga tidak boleh seenaknya melarang warga untuk mencari nafkah di sepanjang bibir Pantai Talise, Kampung Nelayan, dan Taman Ria.

Kata dia, jika pemerintah benar-benar serius, seharusnya semua dokumen terkait kebencanaan dibuat terlebih dahulu.

"Kalau mereka melarang tidak boleh ada aktivitas di sana, apa dasar hukumnya," kata Adriansa mempertanyakan.

Selain itu, Adriansa juga meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat aturan, apalagi aturan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Sebab, implikasinya kompleks, selain karena melanggar hukum, juga mengakibatkan penghancuran basis produksi warga yang selama ini hidup di sana," pungkasnya.

(Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Penulis: Faiz Sengka
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved