Dinilai Lemahkan Lembaga Anti-rasuah, Ini 5 Poin Kontroversial dalam Revisi UU KPK

Pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9/2019), dibahas usulan Badan Legislasi mengenai Revisi UU KPK.

Dinilai Lemahkan Lembaga Anti-rasuah, Ini 5 Poin Kontroversial dalam Revisi UU KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNPALU.COM - Sejumlah pihak menyebut upaya DPR meloloskan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan istilah Operasi Senyap.

Pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9/2019), dibahas usulan Badan Legislasi mengenai revisi UU KPK.

Padahal, wacana ini sudah mengendap lama di DPR.

Bahkan, saking mulusnya, seluruh fraksi menyetujui usul Baleg.

Hal ini memunculkan reaksi pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Sejumlah poin revisi dinilai akan melemahkan lembaga anti-rasuah.

Berikut 5 poin kontroversial yang ada dalam draf revisi UU KPK yang diajukan DPR:

1. INDEPENDENSI

Revisi UU KPK mengatur kedudukan KPK yang berada pada cabang eksekutif.

Jika disahkan, KPK akan menjadi lembaga pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved