Kabar Nasional

Moeldoko Nilai KPK Bisa Hambat Upaya Investasi, KPK: Jangan Sampai Seolah-olah Hanya Demi Investasi

Juru Bicara KPK menyayangkan pernyataan Moeldoko yang menilai KPK bisa menghambat upaya investasi. Ia berharap pernyataan seperti ini didasarkan riset

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan di Gedung KPK, Rabu (14/8/2019). 

"Nanti seminggu lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu," tuturnya.

Dalam waktu seminggu, data yang terkumpul akan membuktikan kualitas pelayanan pemerintah Indonesia untuk mengajak para calon investor menanamkan modalnya di Indonesia.

"Semuanya akan kita cek satu per satu daftarnya, sehingga betul-betul mereka merasa dilayani," ia menambahkan.

Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga memberi pelayanan terbaik kepada investor.

"Menteri-menteri tolong dilayani dengan baik-baik. Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani, (tapi) kita melayani," kata Jokowi.

Tonton videonya di sini:

Masuk 10 Nama Capim KPK di Tangan Jokowi, Ini Profil dan Kiprah Irjen Firli

Janji Jokowi Saat Kampanye Pilpres 2019 Terkait Regulasi Investor; Jika Menang, Jokowi Bakal Hapus Lembaga Tak Penting

Jokowi menegaskan akan lebih berani jika dinyatakan menang, ia akan menghapus lembaga yang persulit perizinan investor karena bertele-tele dan membuatnya jengkel.

Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan lebih berani mengambil risiko jika dinyatakan menang Pilpres 2019 yang akan diumumkan dua pekan mendatang.

Pasalnya, Jokowi sudah tidak memiliki beban karena tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk periode berikutnya atau Pilpres 2024.

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet adalah Hak Prerogatif Presiden

Dikutip TribunPalu.com dari Kompas.com, dengan kemungkinan menang kali ini, Jokowi akan mengerahkan usaha terbaiknya untuk negara.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kamis (9/5/2019).

"Lima tahun kedepan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas di Hotel Shangri-Ia, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan, salah satu kebijakan yang bisa jadi ia lakukan nantinya yakni menutup lembaga-lembaga yang selama ini tidak memberikan kontribusi kepada negara.

Sebab, menurut Jokowi, langkah untuk menghapus rantai birokrasi ini penting dilakukan.

Lantaran lembaga-lembaga yang dimaksud kerap membuat proses perizinan panjang dan berbelit-belit.

"Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau bisa saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya," ujarnya.

Jokowi menyebut masalah perizinan yang berbelit-belit ini berdampak pada ekspor dan investasi Indonesia kedodoran sehingga berujung pada defisit neraca perdagangan.

Padahal menurut Presiden petahana tersebut, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasinya ke Indonesia.

Hanya saja, terkait perizinan masih bertele-tele baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor tersebut balik badan dan mengurungkan niatnya.

Jokowi juga menyampaikan rasa geramnya terhadap lembaga yang mempersulit izin investor.

Bahkan, menurut Jokowi, jika perlu penanaman investasi tidak usah memakai izin.

"Nanti kalau perlu enggak usah pakai izin. Jengkel saya. Kalau lingkup kota atau provinsi sanggup saya layani sendiri," kata mantan Walikota Surakarta ini.

(TribunPalu.com/Kompas.com)

Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved