Kabar Nasional

Sempat Sebut KPK Hambat Investasi, Moeldoko: Bukan Lembaganya, Tapi UU Lama Kurang Kepastian Hukum

Begini penjelasan Moeldoko yang sebut KPK hambat investasi, ternyata aturan lama KPK ini yang membuat investor enggan tanamkan modal di Indonesia.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Begini penjelasan Moeldoko yang sebut KPK hambat investasi, ternyata aturan lama KPK ini yang membuat investor enggan tanamkan modal di Indonesia. 

Menurut dia, UU KPK sebelum direvisi selama ini kurang memberi kepastian hukum sehingga hal itu membuat investor lari.

Sementara itu, UU KPK yang baru direvisi dan disahkan pada 17 September lalu lebih memberi kepastian hukum.

“Maksudnya Undang-Undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” kata Moeldoko.

Ia mencontohkan tak adanya mekanisme untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) dalam UU KPK yang lama.

Akibat aturan ini, orang yang menjadi tersangka dan sudah bertahun-tahun tidak ditemukan bukti, status tersangka itu tidak bisa dicabut.

Moeldoko menilai, penetapan status tersangka yang tanpa kepastian ini akan menjadi momok bagi investor sehingga mereka enggan untuk menanamkan modalnya.

"Dengan undang-undang yang baru, KPK bisa menerbitkan SP3 dan itu menjadi kepastian hukum yang bisa menjadi nilai positif bagi investasi," ujar Moeldoko.

Keberadaan dewan pengawas bagi KPK juga menjadi salah satu lembaga yang diperlukan untuk memantau KPK.

Moeldoko menilai, dewan ini akan lebih membantu KPK bekerja sesuai perundangan yang berlaku, termasuk dalam hal penyadapan.

Kepastian hukum inilah yang diyakini akan membuat laju investasi di Indonesia akan lebih baik.

Halaman
1234
Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved