Sulteng Hari Ini

Aparat Kepolisian Dilaporkan ke Komnas HAM terkait Tindak Kekerasan saat Unjuk Rasa

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan, mahasiswa korban kekerasan dan sejumlah wartawan mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng

Aparat Kepolisian Dilaporkan ke Komnas HAM terkait Tindak Kekerasan saat Unjuk Rasa
Dok. KMSATK
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan saat melapor di kantor Komnas HAM Sulteng, Senin (30/9/2019). 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan, mahasiswa korban kekerasan dan sejumlah wartawan mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng, Senin (30/9/2019).

Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat aksi 25 September 2019.

Pelapor diterima langsung oleh Ketua Komisioner Komnas HAM Sulteng, Dedi Askari.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan, Moh Hasan menjelaskan, kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa.

Komnas HAM Desak Polda Sulteng Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Aksi Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Kemudian laporan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap institusi kepolisian yang diduga melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat penanganan aksi massa pada 25 September 2019.

"Kepolisian yang seharusnya bertindak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," tegasnya.

Kata dia, dalam pasal 10 huruf c jo Pasal 7 huruf h, menjelaskan bahwa, tidak boleh menggunakan kekerasan.

Kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

"Sementara pasal 11 ayat (1) huruf j, menjelaskan, setiap petugas atau anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan," sebutnya.

Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Hari Ini, Ampana dan Poso Hujan Petir Selasa Siang

Ia melanjutkan, Undang-undang No 9 Tahun 1998, pasal 18 ayat (1) menjelaskan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, yang telah memenuhi ketentuan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Namun ia sangat menyayangkan dalam fakta dilapangan, penanganan aksi tanggal 25 September.

Terjadi tindakan berlebihan dari aparat kepolisian sehingga mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami tindakan kekerasan berupa pamukulan dan pengeroyokan.

Hasan menambahkan bahwa, gaung kepolisian yang selama ini diumbar melalui istilah "Promoter" (Profesional, Moderen, Terpercaya) justru sangat jauh dari kenyataan yang terjadi dilapangan.

"Watak Kepolisian saat ini masih menyimpan watak militerisme seperti yang terjadi di masa orde baru dan itu jauh dari semangat reformasi." tegas Hasan. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Penulis: Faiz Sengka
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved