KPK Pantau Program Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Tolitoli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Tolitoli, Senin (30/9/20

KPK Pantau Program Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Tolitoli
Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemantauan program pemerintah daerah di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (30/9/2019). 

TRIBUNPALU.COM, TOLITOLI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Tolitoli, Senin (30/9/2019) sore.

Pemantauan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Tolitoli itu dihadiri Tim Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah IX Andy Purwana.

Selain itu, hadir pula Koordinator Supervisi Wilayah IX KPK, Irawati.

"Kehadiran MCP sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi," jelas Irawati.

Melarikan Diri Saat Lapas Perempuan Palu Kebakaran, 32 Napi Sudah Kembali Menyerahkan Diri

Menurut Irawati, terdapat beberapa program pencegahan yang ditawarkan dari KPK kepada pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Selain itu, demi pencapaian angka maksimal, analisis standar belanja menjadi salah satu faktor yang perlu ada dalam setiap kegiatan perencanaan.

Lanjut Irawati, integrasi aplikasi rencana dengan penganggaran juga perlu mendapat perhatian, misalnya program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sebab kata Irawati, selama ini masih ada permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP.

Mengenang 1 Tahun Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Wilayah Palu dan Sekitarnya

Irawati menambahkan bahwa melalui program-program tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

Pendapatan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan kembali lagi kepada instansi tersebut.

"Salah satu pos yang bisa dioptimalkan adalah menilik dan menganalisis kembali jenis pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah termasuk mekanisme pemungutannya," terangnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved