Oposisi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Rocky Gerung: Semacam Sleeping With Enemy

TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait kabar bahwa partai oposisi akan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Rocky mengibaratkan hal tersebut dengan sebuah istilah.

"Ya seranjang tapi dua selimut kurang nikmat," ujar Rocky, dilansir TribunPalu.com dari kanal Youtube Talk Show tvOne, Jumat (18/10/2019).

"Ini semacam sleeping with enemy, tidur bersama musuh," sambungnya.

Oposisi memiliki tugas untuk mengkritik kebijakan pemerintah..

• Presiden Jokowi Dijadwalkan Gelar Acara Perpisahan dengan Wapres Jusuf Kalla Akhir Pekan Ini

Jika oposisi gabung ke koalisi atau ke pemerintahan, maka Rocky menilai bahwa partai oposisi tidak akan bisa untuk melakukan kritikan tersebut.

"Problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi, jadi dipihak lain berupaya untuk berkoalisi secara terbatas di pihak sini berupaya untuk mengintervensi kebijakan."

"Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan atau bahkan mengintrupsi kebijakan sekarang kita mau ukur kapan dia bisa intrupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu," paparnya.

Menurut penpadat Rocky, pihak Prabowo harusnya tetap berada di oposisi dan tidak masuk ke dalam pemerintahan.

Hal ini karena dirasa Prabowo merupakan sososk yang cerdas dan memiliki banyak konsep terkait bernegara.

Oleh karena itu Rocky menilai nantinya Praboow mampu memberikan kritikan yang tepat terhadap keputusan pemerintah yang dirasa melenceng.

"Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di laur kekuasaan, kenapa? Karena dia pintar, cerdas dia punya seluruh konsep bernegara, sehingga kalau terjadi kekacauan dalam kekuasaan ada oposisi yang menampung suara publik," ungkapnya.

Namun di sisi lain Rocky tetao menghormati keputusan Prabowo untuk menyumbangkan konsep bernegaranya untuk pemerintah.

Meskipun jika dinilai segi etika politik hal tersebut tidak diperbolehkan.

"Tapi Pak Prabowo bilang mau menyumbang konsep itu kepada kekuasaan, oke saya bilang nggak ada soal, tapi bagi saya itu adalah pertimbangan pragmatis dari segi etika politik itu tetap nggak boleh,"

"Kalau nggak pragmatis kekuasaan pasti dia menghormati psikologi publik yang mengendaki ada oposisi," pungkasnya.

• Tak Terima Disebut Pro Prabowo, Rocky Gerung: Saya Oposisi dengan Motif Kedunguan

• 2 Pantun Sekjen Partai Gerindra yang Tunjukkan Keputusan Gabung Koalisi atau Jadi Oposisi

Yunarto Wijaya Sebut Jokowi Buka Jalan untuk Oposisi Masuk ke Koalisi

Pengamat politik Yunarto Wijaya buka suara terkait adanya kemungkinan partai oposisi masuk ke koalisi.

Hal ini menindaklanjuti dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan dua ketua umum partai oposisi, Prabowo Subinato dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Yunarto menuturkan bahwa adanya kemungkinan oposisi masuk ke koalisi ini diawali dari statemen yang diucapkan oleh Jokowi.

"Sebetulnya kalau kita berkaca dari statement-statement Jokowi sendiri pro dan kontra terkait masuknya kubu oposisi seperti Gerindra atau demokrat itu malah munculnya dari Jokowi pertama kali," tuturnya dilansir dari tayangan di kanal Youtube Metrotvnews, Senin (14/10/2019).

Pada bulan Juni, Jokowi menyampaikan bahwa membuka kesempatan untuk partai-parati lain masuk ke dalam koalisi.

Hal ini membuat peluang oposisi masuk ke koalisi menjadi semakin besar.

"Kita ingat di bulan Juni Jokowi sendiri yang mengatakan terbuka untuk partai-parati lain masuk."

"Kalau kita lihat dari rentetan statement yang ada memang bagaimana kita membaca pola pikir Jokowi mengenai masuknya partai di luar koalisi memang dari awal terlihat sekali sangat terbuka itu yang menyebabkan peluang ini benar-benar terlihat, pintunya benar-benar terbuka," sambungnya.

"Secara prinsipin dari awal memang Jokowi membuka kemungkinan itu," imbuhnya.

Namun hal ini tidak mudah untuk dilakukan.

Ada sejumlah alasan yang membuat hal ini tidak mudah untuk dilakukan.

Alasan pertama adalah pendapat dari parati koalisi yang pro dan kontra dengan kemungkianan adanya oposisi yang masuk dalam koalisi.

"Tetapi pertanyaannya apakah ini bsia dilakukan, secara teknis itu tidak mudah, satu bagaimana sikap dari partai koalisi lain," ujarnya.

Kedua adalah terkait menteri dalam kabinet Jokowi.

"Yang kedua secara teknis juga bagaimana misalnya faktor pengikatnya kita tahu lah ini bukan sekedar bicara tentang kesamaan visi."

"Bukan sekedar kesamaan pandangan tapi pasti ada faktor pengikatnya yang real dan konkret bernama menteri yang akan di tempatkan di kabinet."

"Ini yang menurut saya teknisnya tidak mudah dan akan ditentukan pada masa juritime ini, nama yangd iajukan pos yang diminta apakah dimungkinkan," paparnya.

Lebih lanjut Yuniarto mengatakan bahwa sejumlah statement yang dikeluarkan Jokowi sangat membingungkan.

Namun dari statement tersebut ia menyimpulkan akan tetap ada partai yang berada di oposisi.

"Kalau saya melihat ada beberapa statement yang membuat kita cukup bingung ya kadang dikatakan koalisi sudah cukup, terus bilang menjadi oposisi juga mulia, tapi disisi lain dia mengatakan juga terbuka untuk partai lain masuk ke dalam barisan koalisi jadi menurut saya bukan hal yang mengagetkan ketika kemudian muncul hal seperti itu," ujarnya.

"Tapi kalau kita melihat statement tersebut lebih kepada akan ada yang tetap menjadi bagian oposisi kalau kita lihat sekarang PKS dan PAN partai yang minimal kita lihat belum ada komunikasinya sama sekali," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Lita Andari Susanti)