Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Isi Pidato Presiden Jokowi; Dobrak Rutinitas, Sentil Birokrasi hingga Ancam Pejabat yang Tak Serius

Berikut poin-poin penting disampaikan Joko Widodo pada pidato pertamanya. Ada lima poin yang akan dikerjakan Jokowi-Ma'ruf dalam masa jabatannya.

Instagram @jokowi
Pelantikan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR 

TRIBUNPALU.COM - Pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024 telah berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) sore.

Presiden Jokowi pun memberikan pidato perdananya setelah resmi dilantik.

Jokowi menyampaikan secara garis besar rencana kerjanya selama lima tahun ke depan.

Sebelum mencapai poin misi kerjanya, Jokowi menyampaikan target dan cita-citanya pada tahun 2045.

Menurut Jokowi, Indonesia bisa menjadi negara maju jika sudah mencapai pendapatan per kapita Rp 320 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan sesuai perhitungannya.

Tak hanya itu, Jokowi menginginkan Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan harus masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," lanjutnya.

Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo di Pelantikan Periode 2019-2024

Jokowi Sebut Menteri dari Kalangan Parpol Sekitar 16 Orang dari 34 Kursi Kementerian

Jokowi ingin mendobrak rutinitas

Untuk mencapai tujuan itu, Jokowi ingin mengubah cara kerja sehingga tidak terjebak dalam keadaan rutinitas yang monoton.

"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton," jelas Jokowi.

Ia pun menegaskan bahwa dobrakan rutinitas perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.

Jokowi juga menganalogikan dobrakan tersebut seperti saat ia menghadiri acara halalbihalal yang setiap tahun diselenggarakan.

Setiap tahun pula Presiden Jokowi harus mengikuti arahan protokol dengan berdiri di titik yang sama, tetapi Jokowi memilih pindah lokasi agar tak menjadi kebiasaan.

Surya Paloh Mengaku Kursi Nasdem di Kabinet Jokowi Masih Menggantung

Sentilan Jokowi untuk birokrasi

Ia pun menyentil birokrasi yang hanya melaporkan program yang sudah dijalankan.

Namun, setelah dicek di lapangan, manfaat dari program tersebut belum bisa diterima masyarakat.

"Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," jelas Jokowi.

Ia pun mempertegas pernyataannya, ia tidak menginginkan pekerjaan birokrasi yang hanya mengirim saja tetapi harus disertai penyampaian manfaat kepada masyarakat.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," tegas Jokowi.

Di Balik Pelantikan Presiden, Ada Tangan Penghias Gedung MPR: Bekerja dari Pagi hingga Pagi Lagi

Lima program kerja Jokowi pada lima tahun ke depan

Dengan banyaknya SDM yang produktif di Indonesia, Jokowi menilai hal ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk membangun SDM yang unggul.

Maka, dengan kesempatan dan tantangan itu, Jokowi akan menjalankan lima program kerja untuk menghabiskan masa jabatannya.

1. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas 

2. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan

3. Menyederhanakan regulasi agar tidak ada kendala di seluruh aspek

4. Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran

5. Transformasi ekonomi

Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Tagar #CongratsJokowiMarufAmin Jadi Trending

Ancaman Jokowi kepada para menteri, pejabat, dan birokrat

Pembangunan menjadi pusat perhatian Jokowi, sehingga siapapun yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II harus mempertanggungjawabkan semua program kerjanya mencapai target.

Untuk memberikan penegasan, Jokowi pun meminta para menteri, pejabat, dan birokrat untuk serius dalam program pembangunan.

Bahkan ia mengancam tak segan mencopot jabatan bagi yang tidak mengindahkan program kerjanya.

"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ancam Jokowi.

Hadir di Pelantikan Presiden, Putra Sultan Hassanal Bolkiah Pangeran Abdul Mateen Curi Perhatian

Naskah lengkap pidato perdana Jokowi

Berikut pidato lengkap Jokowi yang dibacakan di Sidang Paripurna Pelantikan Presiden

Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama. 

Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. 

Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. 

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. 

Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. 

Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Ini yang namanya monoton dan rutinitas. 

Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan. 

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. 

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. 

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. 

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. 

Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan: 

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. 

Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. 

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. 

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.  

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. 

Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. 

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot. 

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen: “Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…” 

“Layarku sudah terkembang… Kemudiku sudah terpasang…” 

Kita bersama Menuju Indonesia maju!!! 

Terima kasih

(TribunPalu.com/Kompas.com)

 
Sumber: Tribun Palu
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved