Cuitan Transmart Carefour Soal Kasus Pengadaan Lem Aibon Jadi Trending Topic di Twitter
Cuitan Transmart Carefour soal kasus pengadaan lem aibon di Disdik DKI Jakarta jadi trending topic di Twitter.
lihat foto
Syaefullah mengatakan, total anggaran untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dalam jangka waktu setahun sekitar Rp 175,242 miliar.
Dana sebanyak ini untuk sekitar 200 sekolah yang berada di bawah naungan Sudin Pendidikan wilayah 1 Jakarta Barat.
“Anggaran itu terdiri dari 23 rekening, yang pertama adalah belanja air Rp 929 juta, belanja alat kebersihan Rp 2,7 miliar, kemudian alat laboratorium berkisar Rp 1,3 miliar,” bebernya.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menolak dianggap salah input terkait pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
Pihak dinas mengaku, data yang diajukan Sudin Pendidikan Jakarta itu sifatnya sementara, artinya akan disesuaikan kembali, mengacu pada pusat data dan informasi milik Dinas Pendidikan DKI.
“Bukan salah input, tapi memang yang ada di komponen itu adalah baru sementara."
"Yang akan kami sesuaikan dengan komponen berdasarkan hasil input di masing-masing sekolah,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat, Rabu (30/10/2019).
Menurut dia, proses penginputan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sangat berbeda dengan dinas atau badan lain.
Kata dia, yang menginput data kebutuhan sekolah ada para guru atau tenaga tata usaha (TU) yang ada di sekolah.
Sementara, jumlah sekolah itu sendiri mencapai 2.100 unit di DKI. Artinya, dinas memerlukan waktu yang lebih lapang lagi untuk menginput data kebutuhan anggaran.
“Ini data sementara dan nanti akan disesuaikan dengan data hasil input dari sekolah."
"Kalau SKPD kan hanya 700 nih, jadi lebih cepat, sedangkan sekolah ada 2.100 sekolah yang input,” terangnya.
“Kalau SKPD kan para Kasubag Keuangannya yang input, sedangkan sekolah yang input pihak guru atau kepala sekolah. Karena itu memang dibutuhkan waktu,” jelasnya.
Meski demikian, kata dia, bukan berarti pembelian lem Aibon tidak dianggarkan pemerintah.
Bisa saja pembelian lem dilakukan karena bagian dari komponen belanja ATK.
