Terkini Nasional

Sri Mulyani Turun Tangan Soal Lem Aibon, Tahun 2016 Temukan Kelebihan Anggaran Tunjangan Guru Rp23 T

Polemik soal anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih belum juga selesai, sampai-sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan.

Facebook/Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

TRIBUNPALU.COM - Polemik soal anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih belum juga selesai.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.

Sepertinya, kasus ini memang sangat penting sampai Sri Mulyani harus turun tangan.

Rupanya, tiga tahun lalu, yakni pada tahun 2016, Sri Mulyani juga sempat menemukan anggaran tunjangan profesi guru yang kelebihan Rp 23,3 T.

Dilansir Kompas.com, Sri Mulyani mengatakan akan bicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal  hebohnya anggaran dinas pendidikan untuk lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Seperti diketahui, temuan itu membuat heboh publik.

Besaran anggaran yang tak masuk akal itu pun mendapatkan perhatian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBN tentunya dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama," ujar dia ketika ditemui di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengklarifikasi polemik ini.

Anies Baswedan mengatakan kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem Aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies Baswedan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bogor
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved