Hindari Terulangnya Anggaran Siluman, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Unggah KUA-PPAS Sebelum Dibahas

TRIBUNPALU.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mengunggah hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke sistem e-budgeting sebelum rapat badan anggaran (banggar).

Menurut PSI, hal ini perlu dilakukan demi tertibnya proses perencanaan anggaran dan menghindari anggaran siluman.

"Saat nanti MoU KUA-PPAS antara DPRD dengan gubernur, kami tidak ingin nanti DPRD menyepakati sesuatu yang tidak jelas isinya. Jangan sampai jika ada masalah anggaran di kemudian hari, pihak eksekutif dan legislatif saling lempar tanggung jawab," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Idris menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS 2020 yang dibahas selama dua pekan terakhir bahkan dilakukan tanpa draf resmi yang sudah diserahkan pihak eksekutif.

• Staf Khusus Anies Baswedan Tuntut Lion Air Rp 100 M,Traveloka hingga Angkasa Pura ikut jadi Tergugat

• Nilai Anies Baswedan Gubernur Amatiran, Politisi PSI Beri Ultimatum Ini untuk Gubernur DKI

Referensi data selama masa pembahasan rancangan KUA-PPAS tersebut seolah tidak jelas.

“Di rapat Badan Anggaran tanggal 23 Oktober 2019, pihak eksekutif mengoreksi proyeksi APBD dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun, atau turun Rp 6,5 triliun. Namun, di sistem e-budgeting posisinya masih Rp 95,9 triliun, DPRD disuruh bersih-bersih anggaran belanja biar turun jadi Rp 89,4 triliun. Padahal harusnya eksekutif tuntaskan dulu bersih-bersih itu,” jelasnya.

Selama dua pekan pembahasan, kata dia, ada banyak kegiatan yang anggarannya ditambah dan dikurangi.

Bahkan, ada kegiatan baru yang diusulkan atau dihapus tanpa dasar surat atau penjelasan resmi yang bisa dijadikan pegangan.

Semua data hasil pembahasan ini harus dikompilasi agar bisa menjadi rujukan bersama pada rapat banggar nanti.

“Yang jadi masalah utama saat ini adalah, ternyata tidak ada data yang bisa jadi rujukan bersama. Ada banyak versi, ini membingungkan para anggota DPRD dan publik. Kalau kami tidak jeli, kami pun dibuat bingung ini anggaran versi mana yang dibahas di rapat komisi," kata Idris.