Evaluasi Pilkada, Mendagri Inginkan Pengkategorian Daerah Siap dan Tak Siap Lakukan Pemilu Langsung

TRIBUNPALU.COM - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.

Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme Pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, Pilkada langsung bisa diterapkan.

Sebab, masyarakat di daerah tersebut diasumsikan baka memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.

• Gerindra Resmi Tunjuk Cucu Bung Karno, Paundra Dampingi Gibran Maju di Pilkada Solo 2020

• Edhy Prabowo Sebut Ada Kejanggalan dalam KKP Era Susi Pudjiastuti Selama 5 Tahun Belakangan

"Seperti di kota-kota besar. Di mana masyarakatnya kalau ada kepala daerah datang menjelaskan tentang kampanye, program didengar, dimaknai, diserap, setelah itu bisa tahu plus minus dan bisa mengkritik," ujarnya.

Sementara itu, kata Tito, untuk daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi rendah, perlu disiapkan mekanisme lain yaitu, calon kepala daerah ditunjuk DPRD.

"Yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. tapi bagaimana reduce damage juga, kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodasi solusinya seperti apa?," ucapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, sudah meminta biro pusat statistik untuk membuat indeks kedewasaan demokrasi tiap daerah, agar pihaknya dapat mengetahui daerah mana yang siap dan tidak siap menggelar pilkada langsung.

"Jangan kita kemudian memberikan single bullet jadi memberikan satu tombak saja yaitu digenalisir Pilkada langsung semua, dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun ada dampak-dampak negatif," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung",