YTM Nilai Pengerukan dan Reklamasi Danu Poso Tak Pertimbangkan Banyak Aspek

Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menyebut bahwa pengerukan Danau Poso oleh PT Poso Energy sama sekali tidak mempertimbangkan banyak aspek.

YTM Nilai Pengerukan dan Reklamasi Danu Poso Tak Pertimbangkan Banyak Aspek
TribunPalu.com/Haqir Muhakir
Puluhan orang dari Solidaritas Indonesia Peduli Danau Poso, gelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (26/11/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menyebut bahwa pengerukan Danau Poso oleh PT Poso Energy sama sekali tidak mempertimbangkan banyak aspek.

"Misalnya aspek kebencanaan, budaya, sejarah, ekosistem dan lingkungan," jelas Devisi Kampanye dan Jaringan YTM, Felix Torae, saat ditemui di Kota Palu, Sabtu (14/12/2019).

Di lain pihak, kata Felix, izin pengerukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Poso kepada PT Poso Energi telah mengabaikan masyarakat yang telah menyandarkan hidupnya di Danau Poso selama puluhan tahun.

Belum lagi, data dari Pusat Studi Gempa Nasional menyebutkan ada 48 sesar aktif di Sulawesi tengah, tiga di antaranya ada di Kabupaten Poso, yakni sesar Poso, sesar Tokararu dan sesar Poso Barat.

Sehingga menurut YTM, Pemerintah Kabupaten Poso mestinya mengkaji kembali izin pengerukan Danau Poso oleh PT Poso Energi.

Sejumlah Massa Gelar Aksi Solidaritas Tolak Pengerukan Sungai dan Danau Poso

Khawatir Budaya Hilang, APDP Tentang Reklamasi dan Pengerukan Dasar Sungai Danau Poso

"Karena bukan saja menjadi masalah bagi masyarakat dengan menghilangan nilai budaya lewat pembongkaran Yondo Pamona, tapi berpotensi menjadi masalah di kemudian hari terkait aspek kebencanaan,"tegasnya.

Hal itu tambah Felix, diperjelas dalam Amdal pengerukan PT. Poso Energi, yang mana wilayah pengerukan tersebut berada di atas sesar Poso dan dikawatirkan bisa memiliki dampak buruk dimasa yang akan datang.

Hal itu juga diperkuat dengan penelitian Amstrong menyebutkan bahwa potensi gempa di Danau Poso bisa mencapai 6,93-7 Magnitude.

Jadi menurut YTM, mestinya segala macam kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah harusnya memiliki perspektif mitigasi bencana seperti tertuang di UUD 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

"Bukan nanti terjadi gempa baru kita memikirkan bagaimana cara memulihkan korban, tapi yang paling bijaksana dapat kita lakukan adalah pencegahan sejak dini," terangnya. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved