KSPI Tolak Wacana Upah per Jam dari Jokowi, Dinilai Bisa Miskinkan Buruh

TRIBUNPALU.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana penerapan upah per jam. Skema upah tersebut dinilai akan memsikinkan buruh. 

Pasalnya perusahaan dapat lebih leluasa mengatur jam kerja buruh sehingga menurunkan upah yang didapat.

"Pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers, Jumat (27/12/2019).

Padahal selama ini upah minimum menjadi jaring pengaman (safety net) bagi tenaga kerja. Bila dibayar sesuai jam kerja, ada kemungkinan buruh mendapat upah lebih rendah dari upah minimum per bulan.

• Presiden Joko Widodo Umumkan Wacana Gaji Bulanan Diganti Upah Per Jam, Setujukah Anda?

• Pidato Pertama Jadi Ketua KPK, Firli Bahuri Sebut Ingin Naikkan Gaji Pegawai KPK

Hilangnya pendapatan sesuai upah minimum membuat jaminan bagi tenaga kerja berkurang. Iqbal padahal harusnya hal itu dijamin oleh negara.

"Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang," terang Iqbal.

Alasan lain diungkapkan Iqbal terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong.

Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Pasalnya selama cuti pekerja tersebut tidak bekerja.

Artikel ini sudah ditayangkan di Kontan dengan judul Dinilai bisa miskinkan buruh, KSPI tolak skema upah per jam