Koordinator ICW Donal Fariz Sebut UU KPK yang Baru Persulit Kinerja Lembaga Anti-Rasuah

Donal Fariz menyoroti soal KPK yang tak kunjung menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan karena menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas).

Koordinator ICW Donal Fariz Sebut UU KPK yang Baru Persulit Kinerja Lembaga Anti-Rasuah
YouTube Kompas TV
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam channel YouTube Kompas TV, Senin (13/1/2020). 

TRIBUNPALU.COM - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz turut menyoroti soal KPK yang tak kunjung menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan karena menunggu izin dari Dewan Pengawas KPK (Dewas).

Hal ini terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020 yang menyeret nama Politisi PDIP Harun Masiku.

Donal menyebut tertundanya penggeledahan ini membuktikan bahwa Undang-Undang KPK yang baru telah mempersulit kinerja KPK.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program 'Dua Arah' yang dilansir kanal YouTube Kompas Tv, Selasa (14/1/2020).

Sebelumnya, Donal menyinggung terkait persoalan 'Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum' yang sudah jauh hari menjadi polemik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam UU KPK hasil revisi ini Pimpinan KPK tidak disebutkan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Sementara di draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK, kedudukan KPK disebut sebagai penegak hukum.

Barang Bukti Hilang Kasus Suap PAW Caleg PDIP Dikhawatirkan Hilang, Begini Jawaban KPK

Proses Penggeledahan KPK Terlalu Lama, Pengamat: Tentu Akan Menghilangkan Barang Bukti

Donal Fariz dalam channel YouTube Kompas TV, Senin (13/1/2020).
Donal Fariz dalam channel YouTube Kompas TV, Senin (13/1/2020). (YouTube Kompas TV)

"Hal Ini mengindikasikan bahwa sekali lagi ini membuka perdebatan lama bahwa revisi UU KPK hadir dalam sebuah proses yang dipaksakan secara politik," ujar Donal.

"Dan ini problem hari ini, tambal sulam terjadi di berbagai macam regulasi," imbuhnya.

"Misal UU No 19 tahun 2019 tidak menyebutkan bahwa Pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut umum, di Perpres kemudian mengatur pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum," kata Donal.

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved