Wasekjen Rejo Merasa Permintaan Jokowi Berhentikan Moeldoko dari Kepala KSP Dinilai Tak Masuk Akal
Wasekjen Rejo menilai tuntutan Moeldoko mundur dari Kepala KSP menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi Jiwasraya tidak masuk masuk akal.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Wakil Sekjen Relawan Jokowi (ReJO) Sulaiman Haikal menilai, tuntutan Moeldoko mundur dari dari posisi sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi Jiwasraya, sebagai hal yang tidak masuk akal.
Hal itu dikatakan Sulaiman Haikal menyikapi pernyataan Ketua Koordinator Poros Benhil Aznil Tan yang meminta Presiden Jokowi memecat Jenderal (Purn) Moeldoko dari posisi Kepala KSP.
Pesan ini menurut Sulaiman tersebar di media sosial WhatsApp.
"Bagaimana mungkin Aznil mengaitkan Pak Moeldoko dengan kasus Jiwasraya. Sedangkan Moeldoko sendiri sudah membantahnya. Kan, pernyataan Aznil itu tidak ketemu nalar," ujar Haikal dalam keterangan pers tertulis, Selasa (21/1/2020).
Dia menilai, Kejaksaan Agung akan cukup profesional menangani kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara sekitar Rp 13 triliun itu.
"Saya yakin Kejaksaan Agung akan profesional dalam menangani kasus ini. Pak Jokowi juga tidak akan melindungi siapapun yang terlibat. Marilah kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Haikal.
• Cerita Pengalaman saat Jabat Panglima TNI, Moeldoko Ngaku Pernah Buat Dubes China Memohon-mohon
Mantan aktivis '98 ini mensinyalir ada upaya sistematis melemahkan lembaga Kantor Staf Presiden melalui serangan masif kepada figur Moeldoko. Sejak pelantikan Kabinet Indonesia Kerja Oktober 2019, berbagai isu menerpa Moeldoko.
"Tuduhan (terkait Jiwasraya) itu murni fitnah dan tidak memiliki konstruksi hukum sama sekali," ujarnya.
Haikal menambahkan, bekas Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo masuk kerja di lingkungan KSP pada 2018 melalui sistem rekrutmen terbuka dan profesional.
• Rizieq Shihab Terus Kembangkan Kabar Soal Pencekalan, Ini Imbauan Moeldoko
Dia mengatakan, pada saat itu kasus Jiwasraya belum mencuat ke publik dan Jiwasraya diketahui mencatatkan profit mengacu pada hasil audit Price Waterhouse cooper tahun buku 2017.
Isu lainnya, yakni Moeldoko meninggalkan relawan menurutnya juga tidak benar. Dia menilai, jika ada beberapa relawan yang tidak puas dan merasa diabaikan, perlu dicari penyebabnya.
Menurut Haikal, KSP yang bekerja di lingkungan Istana negara, merupakan etalase Republik Indonesia. Dia mengatakan, KSP harus diisi orang-orang berkompeten yang jelas dan teruji apakah perjalanan akademiknya, track pengabdiannya kepada negara baik di lingkungan formal negara ataupun civil society.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Permintaan Jokowi Berhentikan Moeldoko dari Kepala KSP Dinilai Tak Beralasan
