Komentari Periode Kedua Jokowi, Ketua YLBHI: Kasus Pelanggaran HAM Tak Kunjung Terungkap

Asfinawati menyinggung soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini tak kunjung terungkap.

Kompas.com/Fachri Fachrudin
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017). 

"Tapi kemudian akhir-akhir ini kita dihalang-halangi cuma bisa sampai depan Patung Kuda," sambungnya.

"Ada penurunan, ada banyak sekali penegakan hukum yang menggunakan penyiksaan."

Terkait pernyataan Asfinawati itu, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo pun angkat bicara.

Menurutnya, apa yang disampaikan Asfinawati itu justru berlebihan.

"Ya saya kira itu berlebih-lebihan lah," sahut Andreas Hugo.

"Saya bisa pertemukan bapak dengan korbannya kalau mau, korban akan marah jika dibilang berlebih-lebihan," jawab Asfinawati.

Andreas Hugo menyatakan, di era pemerintahan Jokowi, justru masyarakt diberi kebebasan seutuhnya untuk menyampaikan pendapat.

"Kita mengalami masa kebebasan yang sangat bebas sekarang ini," ucap Andreas Hugo.

"Termasuk dalam bidang politik, di dalam bagaimana kita menyampaikan aspirasi."

Ia menambahkan, tak cuma Jokowi, anggota DPR juga terbuka dalam menerima aspirasi rakyat.

"Di DPR kan terbuka untuk semua aspirasi yang datang," kata Andreas Hugo.

"Kalau tidak bisa ke pemerintah, bicara kita di DPR."

Simak video berikut ini pada menit 2.20:

Periode Kedua Jokowi Disebut sebagai Rezim Paling Parah

Dalam tayangan tersebut, sebelumnya Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menjabat selama 100 hari.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved