Breaking News:

Omnibus Law dalam 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf Amin: Diklaim Perlancar Investasi, Ditolak Buruh

Dalam 100 hari kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, rencana pembentukan undang-undang Omnibus Law menjadi pembahasan.

KOMPAS.com/SANIA MASHABI
Acara diskusi publik bertajuk "Omnibus Law untuk Siapa?" di Kantor LBH Jakarta, Minggu (19/1/2020). 

TRIBUNPALU.COM - Dalam 100 hari kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, rencana pembentukan undang-undang Omnibus Law menjadi pembahasan sejumlah kalangan hampir setiap hari.

Rencana pembentukan RUU ini mulai tersirat ketika Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 lalu.

Saat itu, ia mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ikut membantu dalam proses reformasi perundang-undangan secara besar-besaran.

“Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan masyarakat, dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan,” ucap Jokowi saat itu.

Selain itu, ia menambahkan, seluruh regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.

Demikian halnya regulasi yang tidak konsisten dan terkesan tumpang tindih antara yang satu dan yang lain harus diselaraskan, disederhanakan dan dipangkas.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019 (Instagram.com/sekretariat.kabinet/)

Pada saat yang sama, Jokowi juga mengingatkan agar seluruh pihak dapat cepat tanggap dalam merespons setiap tantangan baru yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

“Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” ucap dia.

Setelah itu, gagasan pembentukan Omnibus Law mulai dikenalkan kepada publik.

Salah satunya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil saat menghadiri Rapat Koordinasi Kadin bidang Properti di Jakarta, pada 18 September 2019.

Presiden Jokowi Sebut Sistem Hukum yang Sederhana akan Terwujud Melalui Omnibus Law

Mengenal Istilah Omnibus Law: Diklaim dapat Sederhanakan Kendala Regulasi, Ditolak Para Buruh

Peneliti: Omnibus Law Berpotensi Ancam HAM dan Kelestarian Lingkungan

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved