Permadi Ungkap Dua Penyebab Munculnya Sejumlah Kerajaan Fiktif di Indonesia, Berkaitan dengan Mitos

"Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander The Great (Alexander Agung)," ungkap Rangga Sasana dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan TV One pada Selasa (21/1/2020) malam.

"Ada sejak zaman sejak 324 tahun sebelum masehi itu sudah ada," tegasnya.

Rangga Sasana menegaskan Sunda Empire yang kini memiliki pemerintahan bernama De Heren XVII itu lahir setelah perang dunia kedua berakhir.

• Petinggi Sunda Empire Rangga Sasana Mengaku Jenderal, Mantan Istri: dalam Hati Saya Tertawa, Lucu

• Polda Jabar Ungkap Asal Muasal Pendanaan Sunda Empire, Ternyata Anggota Harus Bayar Segini!

Kelahirannya ditandai dengan penjatuhan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Agustus 1945.

"De Heren XVII adalah panitia 17 sejak perang dunia kedua, sejak bom Hirosima-Nagasaki dihancurkan, maka seluruh pemerintahan bumi dinolkan," ungkap Rangga Sasana.

"Maka sejak saat itu, Kekaisaran Sunda atas pemilik dari sertifikat bumi, alen-dilen, yaitu atas Dinasti Padjajaran Siliwangi meneruskan atas tatanan bumi diberikan kepada Vatikan," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan agar semua pihak tidak menyamakan Sunda Empire dengan sejumlah kerajaan yang muncul dalam beberapa pekan belakangan.

"Jadi faktor keadaan Sunda Empire itu jangan disamakan dengan keraton-keraton yang muncul tadi. Ini sebuah sistem tatanan dunia yang ada di internasional," jelasnya.

Keraton Selaco

Setelah ramai fenomena Keraton Agung Segajat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung, kini muncul sebuah kerajaan di Tasikmalaya bernama Kesultanan Selaco.

Berbeda dari Keraton Agung Segajat dan Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco alias Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng selama ini bisa berdampingan dengan masyarakat sejak 2004.

Kesultanan ini didirikan oleh Rohidin (40), warga asal Parung Ponteng.

Rohidin mengaku sebagai keturunan kesembilan dari Raja Padjadjaran Surawisesa, dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII.

• Setelah Ramai Keraton Agung Segajat & Sunda Empire, Muncul Lagi Kerajaan Bernama Kesultanan Selaco

Keberadaan kesultanan itu telah diketahui sejak lama oleh masyarakat sekitar dan memiliki lokasi pusat kesultanan semacam istana yang berdiri megah sampai saat ini.

Bahkan, Kesultanan Selaco mengklaim telah mendapatkan legalitas fakta sejarah yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2018 sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Padjadjaran pada masa kepemimpinan Raja Surawisesa.

"Selacau punya dua literatur leluhur saya yang saya ajukan tahun 2004 sampai akhirnya tahun 2018 keluar putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah yang di kepemimpinan Surawisesa. Fakta sejarah dikeluarkan oleh Lembaga PBB," ujar Rohidin di kediamannya, Jumat (17/1/2020).

Pertama, nomor warisan dan izin pemerintahan kultur. Kedua, izin referensi tentang keprajuritan.

Lisensi yang diberikan yaitu seni dan budaya.

Rohidin menambahkan, Kesultanan Selaco merupakan aplikasi nyata dalam upaya melestarikan warisan leluhurnya sebagai keturunan Kerajaan Padjadjaran era kepemimpinan Surawisesa.

Dirinya mengklaim kesultanan yang dipimpinnya bisa dikatakan berbentuk yayasan dan memiliki kabinet laiknya kerajaan dan mengklaim memiliki batas terirotial.
Wilayahnya selama ini terdiri dari wilayah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Pangandaran bagian selatan.

"Kalau kami dari kesultanan tentunya NKRI sebagai harga mati. Kami warga negara Indonesia. Kesultanan ini adalah upaya saya untuk melestarikan budayanya saja karena kami sebagai penggiat budaya," ujar Rohidin.

King Of The King

Setelah heboh kemunculan Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat, kini muncul lagi satu 'raja' baru di Indonesia.

Yakni, King of The King di Kota Tangerang.

Spanduknya yang dipasang di kawasan Poris sudah ditertibkan oleh Satpol PP.

Kompas.com mencoba mengontak orang terdekat dari King of The King, yakni Pimpinan Ketua Umum IMD (Indonesia Mercusuar Dunia) Juanda yang tertera dalam baliho tersebut.

Juanda mengklaim King of The King merupakan Raja Diraja dari semua raja di dunia.

"Itu adalah Raja Diraja, nanti beliau lah yang akan melantik dari seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/1/2020).

• Dua Petinggi King of The King di Kaltim Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Penipuan

• Kerajaan King of The King Janji akan Lunasi Hutang Indonesia, Sebut Miliki Harta Rp 60 Ribu Triliun

• Muncul Kerajaan King of The King, Klaim Punya Aset Soekarno, Tugaskan Prabowo Beli Pesawat Tempur

Juanda juga mengklaim, King of The King menduduki dua lembaga keuangan tertinggi dunia.

Pertama adalah UBS atau Union Bank Switzerland dan IMD (Indonesia Mercusuar Dunia).

King of The King yang sering dipanggil Mister Dony Pedro itu disebut-sebut menjabat sebagai Presiden UBS dan memiliki kekayaan Rp 60.000 Triliun di bank tersebut.

Juanda mengatakan, kekayaan tersebut merupakan aset yang ditinggalkan Soekarno dan resmi diserahkan kepada King of The King.

Ada beberapa surat yang diklaim merupakan surat aset peninggalan Soekarno di Bank Swiss.

Dia mengatakan kekayaan tersebut nantinya akan diambil untuk tiga hal utama.

Pertama melunasi utang-utang luar negeri Indonesia, kedua membagikan kepada masyarakat Indonesia, dan ketiga untuk membeli alutsista (Alat Utama Sistem Senjata).

"Dibagikan ke rakyat dari Sabang sampai Merauke per kepala Rp 3 miliar," kata dia.

Dia juga menyebut-nyebut Prabowo Subianto sebagai bagian dari King of The King yang akan bertugas membeli alutsista berupa 3.000 pesawat tempur buatan Eropa.

"Itu akan diinikan (dikerjakan) Pak Prabowo nanti," kata dia.

Kerajaan yang berada di Bandung, Jawa Barat tersebut juga mengaku memiliki Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang asli sebagai bukti perintah Soekarno yang melimpahkan peninggalannya ke Mr Dony Pedro.

Itu juga yang menjadi alasan pemisahan aset Soekarno kata Juanda, yang diserahkan ke Mr Dony Pedro akan diambil dari Bank Swiss pada Maret 2020 mendatang.

"Rp 60.000 triliun akan turun ke BI (Bank Indonesia)," kata dia.

(TribunPalu.com)