Polemik Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS, Ganjar Pranowo Menolak, Ridwan Kamil Terima Bersyarat

TRIBUNPALU.COM - Rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS menuai polemik di tengah masyarakat.

Presiden Jokowi, melansir dari Kompas TV, mengaku hal itu masih dalam proses pembahasan.

Hingga saat ini, pemerintah masih menimbang sisi positif dan negatifnya. Pemerintah belum mengambil keputusan perihal pemulangan WNI eks ISIS.

"Kalau tanya ke saya, saya akan bilang tidak tapi masih dirataskan. Kita harus kalkulasi plus minusnya, secara detail. Keputusan itu akan kita ambil dalam rapat terbatas setelah mendengarkan paparan kementerian," ujar Jokowi.

Sejumlah kepala daerah juga angkat bicara perihal wacana tersebut.

Ada yang kukuh menolak, ada pula yang bersedia menerima dengan syarat tertentu.

Ganjar menolak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Ganjar menyebut, pemerintah selama ini sudah menghabiskan banyak energi untuk melakukan deradikalisasi pada eks narapidana terorisme yang ada.

"Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak apalagi kalau ketambahan mereka (WNI eks ISIS)," kata Ganjar.

Menurut dia, WNI anggota ISIS di luar negeri bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Lebih-lebih, mereka telah membakar paspor WNI dengan sengaja.

"Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka (WNI eks ISIS)," ucap dia.

Ridwan Kamil beri syarat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat diwawancarai awak media seusai menggelar rapat bersama perwakilan perusahaan asal Inggris Plastic Energy di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Rabu (5/2/2020).(KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI)