Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Konsultasi Dulu dengan Pemerintah Pusat Terkait Kebijakan Lockdown

TRIBUNPALU.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan beberapa hal terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Tito dalam konferensi pers yang melansir dari Youtube Tvone News, Selasa (17/3/2020).

Menurut Tito pembatasan sosial menjadi salah satu kunci penting untuk menekan pembatasan penyebaran Covid-19.

Selain itu, pemerintah pusat menjadi kendali untuk menetapkan akan melakukan Lockdown atau tidak.

Tito mengungkapkan terkait kebijakan lockdown harus memperhatikan tujuh hal yang fundamental.

• Di Twitter, Donald Trump Sebut Virus Corona Baru COVID-19 dengan Istilah Chinese Virus

• Tom Hanks dan Rita Wilson Telah Keluar dari Rumah Sakit Pasca Didiagnosis COVID-19

• Andre Taulany Langsung Syok saat Nagita Blak-Blakan Sebut Mini Cooper Morris Bobrok: Tega Banget

"Untuk lockdown itu dalam undang-undang ada 7 yang harus dipertimbangkan mulai dari efektivitas, tingkat epidemi sampai ke pertimbangan ekonomi sosial budaya, itu menjadi kepentingan pusat," ujar Tito.

Yang tak kalah penting, Tito Karnavian mengimbau untuk kepada daerah yang melakukan lockdown di daerahnya, harus dikonsultasikan dahulu dengan pihak pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, bapak Presiden menyampaikan untuk karantina kewilayahan itu kepala daerah mengonsultasikan dahulu ke pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangannya adalah adalah Doni Monardo selaku kepala gugus tugas penanganan virus Covid-19," tambah Tito.

(Tribunnews.com/Maliana)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Mendagri Imbau Gubernur Konsultasi ke Pusat soal Lockdown Daerahnya