Agar Pemerintahan Tidak Disalahkan Publik Saat Terapkan New Normal, Politikus Golkar Beri Saran Ini

Politikus Golkar Supriansa meminta rencana penerapan fase new normal untuk dikaji dengan berbagai pendekatan.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Presiden Joko Widodo diperiksa suhu tubuhnya saat meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal (normal baru) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020). Dalam tinjauan kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan, adanya pengerahan TNI/Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNPALU.COM - Menghadapi pandemi Covid-19 yang semakin mewabah, Presiden Joko Widodo berencana untuk menerapkan new normal dalam waktu dekat.

Terkait hal itu, politikus Golkar Supriansa meminta rencana tersebut untuk dikaji dengan berbagai pendekatan.

Supriansa menilai pemerintah sebaiknya melibatkan tokoh dan pakar di bidang-bidang terkait, terutama kesehatan.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menegaskan kajian diperlukan agar nantinya pemerintah tak disalahkan publik, ketika terjadi masalah di kemudian hari.

Pakar Ekonomi Nilai Penerapan New Normal di Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Belum Mendesak

Definisi dan Penerapan New Normal di Indonesia, Jokowi Ajak Hidup Berdamai dengan Virus Corona

"Ini penting supaya pemrintah tidak disalahkan oleh publik atas kebijakan memasuki konsep new normal manakala ada masalah baru yang muncul di kemudian hari," ungkapnya.

Di sisi lain, ia berharap masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah. Karena pada dasarnya pemerintah pasti sudah memikirkan secara matang terkait keputusan yang diambil.

Pemerintah juga, kata dia, harus terus memperhatikan dan mempertimbangkan produktifitas masyarakat di tengah kebijakan new normal. Pun demikian dengan usaha dan perekonomian.

"Ya memang tidak gampang mengambil keputusan dalam situasi begini. Tapi sebagai tanggung jawab, pemerintah mesti berani mengambil tindakan dengan pilihan tingkat resiko yang paling kecil jika itu ada resikonya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan untuk menerapkan new normal. Hingga saat ini, Jokowi belum mengumumkan secara resmi kapan new normal diberlakukan.

Meski demikian, sejumlah perangkat dan aksi telah dilakukan menyambut new normal.

Halaman
1234
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved